LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Tak sedikit para honorer yang merasa di-PHP oleh pemerintah terkait status Non-ASN jadi ASN PPPK 2024.

Diketahui, Pemerintah pusat melalui KemenpanRB memberi kesempatan bagi para honorer untuk bisa jadi ASN PPPK melalui CASN 2024, melalui seleksi CASN 2024.

Hal ini seharusnya menguntungkan bagi para honorer, khususnya bagi mereka yang telah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga: Jembatan Senilai Rp10,78 Miliar Sukses Bantu Warga Melintasi Jurang, Belum Setahun Beroperasi Puluhan Baut Raib Dicuri

Namun sayangnya, kesempatan emas honorer jadi PPPK akan hangus bila Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mengajukan formasi.

Contoh kasusnya ada di Bondowoso. Kabupaten itu mengajukan formasi PPPK 2024 hanya sebanyak 377 yang terdiri dari nakes dan teknis, sedangkan guru tidak diajukan. Padahal, honorer masuk database BKN ada sekitar 3 ribuan.

Karena itu, kemebPANRB tengah mempercepat proses rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 dengan menekankan kepada instansi pemerintah untuk segera menyelesaikan rincian formasi.

Sebanyak 1,28 juta formasi telah ditetapkan untuk CASN 2024, namun masih terdapat instansi yang tertinggal dalam perincian usulan.

Proses verifikasi dan validasi (verval) rincian formasi oleh instansi pemerintah menjadi tahap krusial sebelum dimulainya pendaftaran CASN 2024.

Baca Juga: Melaju Pesat! 3 Kota di Indonesia Ini Jadi Bukti Kemajuan di Era Smart City, Apakah Ada Kota Kalian?

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menegaskan pentingnya kelengkapan informasi pada rincian kebutuhan ASN, termasuk jenis pengadaan, deskripsi jabatan, dan kualifikasi pendidikan.

Menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi kunci dalam menginput rincian formasi oleh instansi pemerintah.

Panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 telah dikeluarkan oleh Kementerian PANRB guna memudahkan proses ini.

Hingga tanggal 2 Mei 2024 pukul 20.10 WIB, sebanyak 602 instansi pemerintah telah melakukan perincian ke dalam sistem layanan Perencanaan SIASN BKN. Berikut rincian datanya:

- 4 instansi belum membuat rincian formasi

- 36 instansi sedang menyusun rincian formasi

- 39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi namun belum mengajukan Digital Signature (DS) SPTJM oleh PPK

- 371 instansi sedang dalam proses verifikasi dan validasi (verval) rincian formasi oleh BKN

- 152 rincian usulan instansi yang telah selesai diverifikasi oleh BKN dan/sedang menunggu Digital Signature (DS) Peraturan Teknis Kepala BKN.

Baca Juga: Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa di Jawa Tengah 2024 Lebih Besar dari Gaji PNS, Segini Nominalnya

Rincian kebutuhan pegawai ASN yang telah disampaikan oleh instansi pemerintah akan divalidasi oleh BKN.

Hasil validasi ini menjadi pertimbangan teknis bagi Menteri PANRB dalam penetapan rincian kebutuhan ASN. Proses selanjutnya adalah pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian PANRB berkomitmen untuk memastikan kelancaran dan transparansi dalam proses rekrutmen CASN 2024, termasuk menuntaskan masalah tenaga honorer atau Non ASN. ***