PIKIRAN RAKYAT - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih belum menentukan ke mana akan melangkah, gabung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau menjadi oposisi. Keputusan yang diambil tampak alot, berbeda dengan NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah buka-bukaan gabung Prabowo-Gibran.

Di kubu Prabowo-Gibran, ada partai yang melakukan penolakan. Adalah Partai Gelombang Rakyat atau Gelora, partai yang dibentuk eks elite PKS, seperti Anis Matta, Mahfudz Siddiq, dan Fahri Hamzah, partai koalisi Prabowo-Gibran yang menolak PKS bergabung.

Elite Gelora Fahri Hamzah menuding PKS pernah bikin narasi negatif tentang Prabowo Subianto. Menurutnya, PKS mesti mengevaluasi diri. "Kenapa dulu saat Prabowo menawarkan untuk bergabung, mereka menolak.

"PKS bilang ada perbedaan substantif, yaitu 'kami bersama umat'. Itu membuat Prabowo kaget. Prabowo dianggap bukan umat atau tidak membawa aspirasi umat. Kalau tidak ada perbedaan, mengapa kemarin saling bertarung?" kata dia.

Menurutnya, yang kalah pilpres mesti melakukan konsolidasi untuk mengawasi pemerintahan. "Jangan seolah-olah kemarin tidak ada apa-apa."

Pertemuan petinggi Nasdem dan PKS di Kantor NasDem Tower, Rabu, 24 April 2024.

Pertemuan petinggi Nasdem dan PKS di Kantor NasDem Tower, Rabu, 24 April 2024.

"Saya dengar di berita, ada yang menolak PKS untuk bergabung ke koalisi. Aduh, terima kasih. Itu partai apa, tidak lulus PT (ambang batas parlemen)," tutur Siti Oniah, "takut disaingi ya? Nol koma sekian loh."

Partai Gelora tidak lolos ke Senayan lantaran tidak lulus ambang batas parlemen. Perolehan suaranya cuma 0,8 persen.

Mardani bilang, secara pribadi lebih memilih oposisi. "Kami jaga pemerintah agar betul-betul bekerja untuk rakyat."

Di internal PKS, terdapat keinginan yang berseberangan. Ada kader yang ingin PKS tetap menjadi oposisi, ada pula yang ingin masuk koalisi. Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah berdiskusi menentukan pilihan politik yang diambil.

"Masyarakat awam tidak melihat apakah sebuah partai berperan sebagai oposisi pemerintah atau berada di dalam koalisi," kata dia.

Menurutnya, masyarakat lebih mementingkan bagaimana sebuah partai mengadvokasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Guna menentukan pilihan politik, pihaknya bakal menggelar musyawarah yang melibatkan seluruh kader.

"Pilar utama PKS adalah soliditas dan struktur partai," ucapnya menegaskan.

PKS tidak menutup kemungkinan untuk kembali mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur Jakarta di Pilkada 2024.

Pakar politik dari Universitas Andalas Asrinaldi bilang, PKS dan Prabowo punya jalur komunikasi pribadi. Keduanya pernah bersanding dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Kendati demikian, menurutnya jalur komunikasi pribadi itu bukan jaminan PKS bisa bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. "Prabowo tidak bisa menentukan sendiri. Bagi banyak partai, PKS adalah musuh bersama karena gaya komunikasi dan kritik mereka."

"Ketika PKS ingin masuk koalisi, yang lain gerah, terutama Gelora. Prabowo pasti akan mempertimbangkan itu," ucap dia.

Selain PDIP, PKS diharapkan mengambil posisi di luar pemerintahan. Alasannya, Kedua partai tu berpengalaman menjadi oposisi. PKS dan PDIP, menurut dia, berbeda dengan partai lain yang mudah berganti-ganti sikap.

"Kalau bergabung ke pemerintahan, jelas PKS bisa menerapkan manifesto politik, lebih dikenali masyarakat, dan memperluas rekrutmen politik karena mereka akan tampak bekerja," tuturnya, seperti dilaporkan BBC News Indonesia.***