Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Instansi pemantau itu diduga memproses aduan terkait penyalahgunaan kewenangan yang sudah kedaluwarsa. “Secara hukum, daluwarsanya itu satu tahun. Jadi, kalau Maret 2022 itu mestinya ekspres di Maret 2023,” kata Ghufron di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. Ghufron menjelaskan permasalahan dugaan etik yang menimpa dirinya karena pernah berkomunikasi dengan pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan). Dia mengeklaim pembahasan terjadi karena adanya pegawai instansi tersebut yang mutasinya mandek selama dua tahun.   Jarak antara komunikasi dan tindak lanjut proses etik di Dewas KPK diklaim sudah kedaluwarsa karena sudah setahun lebih. Karenanya, Ghufron menggugatnya ke PTUN dan terdaftar dengan nomor 142/G/TF2024/PTUN.JKT. “Kasus ini enggak jalan. Nah itu yang saya kemudian PTUN-kan,” ucap Ghfuron. Nurul Ghufron akan menjalani sidang etik di Dewas KPK pekan depan. Masalahnya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan terkait mutasi seorang pegawai di Kementan. “Ya, sidangnya mulai tanggal 2 Mei,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 April 2024. Albertina menjelaskan Ghufron sejatinya diadukan bersama dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Namun, dugaan pelanggaran etik rekan kerjanya itu tidak bisa dibuktikan untuk masuk ke ranah persidangan etik.

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Instansi pemantau itu diduga memproses aduan terkait penyalahgunaan kewenangan yang sudah kedaluwarsa.
 
“Secara hukum, daluwarsanya itu satu tahun. Jadi, kalau Maret 2022 itu mestinya ekspres di Maret 2023,” kata Ghufron di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024.
 
Ghufron menjelaskan permasalahan dugaan etik yang menimpa dirinya karena pernah berkomunikasi dengan pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan). Dia mengeklaim pembahasan terjadi karena adanya pegawai instansi tersebut yang mutasinya mandek selama dua tahun.
 
Jarak antara komunikasi dan tindak lanjut proses etik di Dewas KPK diklaim sudah kedaluwarsa karena sudah setahun lebih. Karenanya, Ghufron menggugatnya ke PTUN dan terdaftar dengan nomor 142/G/TF2024/PTUN.JKT.
“Kasus ini enggak jalan. Nah itu yang saya kemudian PTUN-kan,” ucap Ghfuron.
 
Nurul Ghufron akan menjalani sidang etik di Dewas KPK pekan depan. Masalahnya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan terkait mutasi seorang pegawai di Kementan.
 
“Ya, sidangnya mulai tanggal 2 Mei,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 April 2024.
 
Albertina menjelaskan Ghufron sejatinya diadukan bersama dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Namun, dugaan pelanggaran etik rekan kerjanya itu tidak bisa dibuktikan untuk masuk ke ranah persidangan etik.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ADN)