Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta target angka penurunan stunting 14% dievaluasi. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya akan menyesuaikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Kami memang menyampaikan di dalam RPJMN yang akan datang itu kita perlu penyesuaian target-target ini, karena gini semakin rendah angkanya maka semakin berat mencapainya," ujar Dr Hasto di Auditorium BKKBN, Jl. Permata Kompleks Halim Perdanakusumah, Kamis (25/4/2024).

"Kalau angkanya masih 30 untuk menurunkan jadi 25-20 itu lebih cepat, tapi ketika angkanya sudah 14 atau bahkan 15 maka akan lebih berat lagi, semakin rendah semakin berat. Makannya tentu akan ada revisi penyesuaian di RPJMN berikutnya," sambungnya.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto mengatakan target sebelumnya 18 persen, tapi menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, target diubah menjadi 18 persen.

"Kita belum final, yang lama 18 persen tapi karena arahan presiden kita coba jadi 14 persen. Jadi kita akan susun lagi," ujarnya.

Meski begitu, ia mengatakan perubahan target untuk RPJMN mendatang belum final. Ia mengatakan hingga akhir 2024 ini target penurunan stunting masih di angka 14 persen.

"Sampai akhir 2024 ini sampai 14 persen. Kita tetap dipasang itu tidak berubah angkanya, yang berubah nanti RPJMN berikutnya," tuturnya.

Wapres Minta Target Penurunan Stunting 14 Persen Dievaluasi

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan akan mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ma'ruf mengatakan salah satu yang perlu dievaluasi adalah target angka penurunan stunting.

"Di tahun ini, seluruh target dalam RPJMN 2020-2024 akan dievaluasi, termasuk target prevalensi stunting 14% tahun 2024," ujar Ma'ruf dalam pengarahannya pada Rakernas Program Bangga Kencana di Auditorium BKKBN, Jalan Permata Kompleks Halim Perdanakusuma, Kamis (25/4/2024).

Ma'ruf lantas meminta BKKBN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilakukan. Menurutnya, evaluasi ini penting dilakukan agar bisa dilanjutkan dan menjadi prioritas dalam pemerintahan selanjutnya.

"Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan, baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi. Evaluasi ini penting agar program yang sudah kita lakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya," tuturnya.