Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menambah jumlah insentif untuk guru ngaji dan sasaran penerimanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini. Ini bagian dari perbaikan kesejahteraan guru ngaji dan guru agama non Islam secara bertahap.

“Teman-teman cek saja, mulai dari 2021, 2022, 2023, naik terus guru ngajinya. Kami programkan tahun ini dan tahun depan, kami akan naikkan (nominal insentifnya) seratus persen, dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 3 juta (per tahun),” kata Hendy, usai mendaftarkan diri dalam penjaringan calon kepala daerah di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember, Rabu (24/4/2024).

Jumlah calon penerimanya pun kini mencapai 24 ribu orang guru ngaji. “Tapi itu masih kurang. Masih banyak guru ngaji yang belum dapat. Termasuk guru agama non muslim, dari Kristen, Katolik, Hindu, semuanya dapat. Semua guru agama di Jember dapat,” kata Hendy,

Pemkab Jember saat ini sedang melakukan verifikasi data guru ngaji calon penerima bantuan. “Insyaallah nanti pada Mei-Juni, anggaran guru ngaji akan keluar. Kenapa seperti itu? Karena (harus memenuhi) persyaratan Badan Pemeriksa Keuangan. Jangan sampai kami sudah menyerahkan honor guru ngaji, lalu diperiksa dan disuruh mengembalikan. Ini jadi persoalan,” katanya.

Alasan ini yang membuat Pemkab Jember tidak membagikan insentif untuk guru ngaji pada saat sebelum lebaran. “Lebih baik mundur sedikit (waktunya). Kenapa saat lebaran kemarin belum dibagikan? Belum siap dokumennya. Karena dokumen yang disiapkan banyak, termasuk share loc guru ngaji dan kegiatannya difoto. Ini bukan syarat dari Pemkab Jember, tapi BPK,” kata Hendy,

Hendy mengatakan, perbaikan kesejahteraan untuk para guru ngaji akan semakin mudah dilakukan pada periode pemerintahannya yang kedua.

Hendy membantah jika kenaikan anggaran dan sasaran ini terkait dengan pemilihan kepala daerah Jember tahun ini. “Tidak. Memang sudah saatnya. Uangnya ada. Kenapa tidak dinaikkan kemarin? (Anggarannya) dibuat pembangunan infrastruktur yang membutuhkan uang cukup banyak. Itu alasannya, tidak ada yang lain,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Jember harus memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak dan bangunan sekolah yang tak layak. “Dari ribuan sekolah, kami sudah memperbaiki 800 sekolah. Jalan juga begitu. Kami sudah menyelesaikan 1.800 kilometer. Ada yang rusak? Masih ada, sekitar 350 kilometer. Kenapa tidak selesai semua? Tidak ada uang,” kata Hendy. [wir]