Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku masih mengkaji soal langkah politik yang akan diambil, menyusul pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Surya Paloh Ketua Umum DPP Partai NasDem mengatakan pembicaraan mengenai kemungkinan NasDem ataupun PKS bergabung ke dalam atau berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran, masih belum mencapai tahap final.

“Apakah ini masuk dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan? Nah, ini kami sedang kaji bersama juga. Jadi, belum sampai ke tahap final,” kata Surya Paloh saat konferensi pers usai menerima kunjungan jajaran petinggi PKS di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Meski begitu, Surya Paloh mengaku baik NasDem maupun PKS siap dengan dua kemungkinan tersebut.

“Saya katakan tadi sama teman-teman PKS, coba renungkan baik-baik, apa yang terbaik bagi negeri ini? PKS di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Akan tetapi, bagi saya, yang saya pahami, ada kesamaan PKS sama NasDem itu. Apa kesamaannya? Siap dua-duanya,” kata dia.

Demikian Ahmad Syaikhu Presiden PKS menyambut baik masukan dari Surya Paloh. Menurut dia, hal itu akan menjadi masukan juga bagi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS.

“Masukan-masukan dari Bang Surya Paloh tadi sangat luar biasa dan ini saya kira akan menjadi masukan juga bagi kami di DPTP, karena itulah nanti akan memutus kan hal-hal strategis bagi kepentingan apakah akan mengambil koalisi atau oposisi,” ujarnya.

Diketahui bahwa jajaran elite PKS menyambangi Kantor DPP Partai NasDem, Rabu sore. Dalam kunjungan itu, Ahmad Syaikhu tampak didampingi oleh Aboe Bakar Al-Habsyi Sekretaris Jenderal DPP PKS.

Di sisi lain, KPU RI pada hari Rabu telah menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 sebagai pasangan calon terpilih pada Pilpres 2024.

Hasyim Asy’ari Ketua KPU RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa Prabowo-Gibran berhasil meraih sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. (ant/bil/ipg)