Yogyakarta, Gatra.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai peran politik oposisi tetap diperlukan dalam pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Tanpa oposisi, laju bangsa akan mengalami stagnasi.

Hal itu disampaikan Haedar di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (23/3) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa pemilihan umum yang menolak seluruh gugatan pasangan Anies – Muhaimin dan Ganjar - Mahfud sehingga mengukuhkan kemenangan Prabowo - Gibran.

“Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perlu rekonstruksi, apapaun namanya, prinsipnya harus berjalan check and balances. Tanpa check and balances, kita akan mengalami stagnasi,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa peran oposisi, pemerintah bisa menilai segala kebijakannya betul, padahal bisa sebaliknya. "Kita merasa di jalan yang tepat, tapi ternyata tidak. Selalu relevan (peran) check and balances. Bersama dengan itu, ada pikiran ke masa depan untuk mengejar ketertinggalan," ujarnya. 

Haedar melihat, usai keputusan MK, Anies-Muhaimin dan Ganjar –Mahfud telah menunjukkan sikap kenegarawanan. “Keempatnya sudah menyampaikan pernyataan menerima hasil MK dan memberikan catatan kritis,” ujarnya.

Untuk itu, Haedar meminta kepada pemenang pilpres untuk menyerap aspirasi empat tokoh tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban secara politik dan konstitusi.

“Ini juga membawa kemajuan bangsa kita setara bangsa lain. Kita ini masih tertinggal dari berbagai aspek dari bangsa lian yang memerlukan strong leadership sekaligus hikmah kebijaksanaan dan kecerdasan,” tuturnya.

Haedar  pun mengajak seluruh pihak bersatu usai keputusan MK ini. "Jangan sampai larut dalam situasi politik terpecah dan seluruh pihak, termasuk parpol, eksekutif, legislatif, harus belajar dari kekurangan selama ini," katanya. 

Ketua Umum PP Muhammadiyah itu hadir di kampus Fisipol UGM untuk memberi pengantar dalam bedah buku "Jalan Baru Moderasi Beragama: Mensyukuri 66 Tahun Haedar Nashir". Buku ini berisi pandangan berbagai tokoh tentang kiprah Haedar dalam menerapkan moderasi beragama, terutama selama memimpin Muhammadiyah.   

38