Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun oposisi. Menurutnya, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air. 

“Ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” kata Basarah di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/4/2024). 

Basarah menuturkan, ketangguhan PDIP berada di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji. Ia mencontohkan, ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi PDI mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999. 

“Pernah berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun,” tuturnya.

Basarah mengungkapkan, sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei mendatang. Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposan. 

“Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian disanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” ungkapnya. 

Lebih lanjut Basarah menuturkan, seluruh struktur partai berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Akan tetapi, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan. 

“Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” pungkasnya.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasikan bahwa ada usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.