PDIP akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 24, 25, 26 Mei 2024. Rakernas merupakan momentum penting untuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut dalam gelaran itu pula pihaknya akan menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan persoalan rakyat dan negara. Termasuk melakukan evaluasi secara internal.

"Bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan berbagai persoalan ekonomi, pangan, energi, politik luar negeri akibat pertarungan geopolitik," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (22/4/2024) malam.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyebut dalam rakernas itu nantinya akan dibahas mengenai sikap dan arah strategis partai nantinya. Termasuk keputusan apakah akan berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Di sanalah PDIP akan bersidang, akan bermusyawarah melihat a, b, c, d, dinamika masa depan, akan memberi usulan ke Ketua Umum PDIP untuk kemudian di sana PDIP akan menentukan sikap politiknya akan berada atau di luar pemerintahan," ucap Basarah

Basarah mengatakan, dalam hukum PDIP, keputusan strategis merupakan hak prerogatif Megawati yang merupakan ketua umum partai. Apa pun hasilnya, kader PDIP akan menjalani keputusan itu.

"Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongkres, untuk kemudian di sanalah akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," ujar Basarah.

"Jadi apapun keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri kelak, maka seluruh kader PDI Perjuangan akan siap, berada maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional," pungkasnya.