Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui insentif pajak kendaraan bermotor dari pemerintah belum maksimal diserap oleh pasar. Belajar dari pengalaman tahun lalu, jumlah kuota yang terpakai hanya sebagian kecil dari yang pemerintah sediakan, diantaranya insentif sepeda motor listrik.

"Regulasi sudah cukup bagus termasuk insentif yang diberikan, tapi kan belum maksimal. Ada insentif bantuan Rp 7,5 juta untuk sepeda motor baru tapi ngga maksimum serapannya, ini ada apa?" ujar Moeldoko dalam Konferensi Pers Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 di Kemayoran, Senin (22/4/2024).

Ia mengaku telah menganalisis sejumlah penyebab kenapa serapan kuota dari kendaraan listrik tidak maksimal. Diantaranya ialah isu-isu yang berkembang di masyarakat serta kebiasaan lama masyarakat dalam kendaraan internal combustion engine (ICE).

-

-

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua (SISAPIRa), hingga Senin 22 April 2024 pukul 17.53 WIB, sisa kuota 2024 masih ada 576.400 unit dengan 10.643 proses pendaftaran, 1.394 terverifikasi dan 11.563 unit tersalurkan.

Beberapa motor listrik yang mendapat subsidi adalah Juara Bike (Selis) dengan line up Agats SLA Rp9,49 juta, Agats Rp15,9 juta, Emax Rp13,5 juta serta Go Plus Rp22,4 juta, sedangkan Smoot Motor Indonesia (Smoot) ada Tempur Rp11,5 juta Zuzu Rp12,9 juta serta Hartono Istana Teknologi (Polytron) dengan Fox-R Rp13,5 juta.

"Mungkin isu-isu itu belum terpecahkan dengan baik, seperti motor tarikannya kurang, anak muda kan ngga suka yang tarikannya kurang, berikutnya jarak dekat, charging lama," kata Moeldoko yang juga Ketum (Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesi Periklindo) itu.

Foto: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Konferensi Pers Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 di Kemayoran, Senin (22/4/2024). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Konferensi Pers Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 di Kemayoran, Senin (22/4/2024). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Pemerintah melalui BUMN tengah berupaya agar masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik, diantaranya dengan memperbanyak charging station.

"Walau PLN sudah mendevelop 2.000 charging station, tapi anak-anak belum familiar, isu ini lambat laun akan terpecahkan secara alamiah. Pastinya charging lebih cepat," kata Moeldoko.

Sebagai gambaran, pemerintah telah menganggarkan Rp 1,4 triliun untuk menyubsidi 200 ribu unit motor listrik pada 2023 lalu. Namun, hanya 11.532 unit yang mendapatkan insentif ini, dengan anggaran yang dihabiskan hanya Rp78 miliar.

[-]

-

Revisi Perpres 55/2019 Tingkatkan Daya Tarik Investasi?
(dce)