Jakarta, tvOnenews.com - Indikator Politik Indonesia (IPI) menggelar survei terbarunya terhadap prediksi putusan sengketa Pilpres yang akan dibacakan di Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa mayoritas publik tidak setuju atas pembatalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pemenang Pemilu 2024.

Kebanyakan pemungutan suara ulang pada penyelenggaraan Pemilu 2024 tanpa dihadirkan pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka tidak disetujui publik berdasarkan hasil perolehan sebanyak 69,3 persen.

"Jadi tidak setuju sama sekali total hampir 69 persen," ujar Direktur Indikator Politik Burhanudin Muhtadi dalam jumpa persnya, Minggu (21/4/2024).

Hasil keputusan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pemilu 2024 sudah diketahui oleh sekitar 47,8 persen masyarakat.

Bahkan kepercayaan terhadap keputusan atas kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipercayai sebanyak 73,8 persen masyarakat Indonesia.

Terutama pada putusan yang akan dibacakan oleh Hakim MK dianggap memiliki sikap yang seadil-adilnya pada pembacaan hasil sengketa Pilpres dari gugatan paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 02 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Terkait berlangsungnya sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 di MK, sekitar 52.6 persen juga tahu, dan 71,8 persen mayoritas warga percaya bahwa MK akan mengeluarkan putusan yang adil terkait perselisihan hasil pemilihan presiden 2024," papar Direktur IPI itu.

Untuk periode survei yang dilakukan IPI berdasarkan perhitungan dari 4-5 April 2024 lalu.

Hal ini menghasilkan sebanyak 1.201 responden yang menggunakan sistem metode random digit dialing (RDD).

Populasi survei yang ditargetkan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dimulai dari usia 17 tahun ke atas, sebagaimana sudah dapat menggunakan hak milihnya saat pemilu.

Tidak hanya itu saja, bagi yang sudah menikah juga menjadi salah satu di antara populasi survei yang memiliki telepon dari sekitar kurang lebih 83 persen populasi nasional.

Menjelang putusan yang dibacakan, kebanyakan kepercayaan dari publik terhadap MK mulai pulih, karena sebelumnya selalu dianggap adanya dugaan berpihak kepada salah satu paslon tertentu. (hap)