LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Abdullah Azwar Anas yang menjabat sebagai Menpan RB menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer di seluruh Indonesia.

Kabar gembira tersebut terkait penuntasan persoalan kesejahteraan tenaga honorer yang saat ini sudah menemui titik terang setelah proses perancangan yang panjang.

Semua tenaga honorer pasti bermimpi untuk bisa diangkat menjadi ASN agar bisa menerima gaji dan fasilitas yang bisa bikin kesejahteraan hidup meningkat.

Baca Juga: Motif Bentrok Ormas di Kota Bandung, Ini Kata Kapolrestabes Bandung

Hal ini juga sudah dirancang oleh Menpan RB dan beberapa pihak terkait agar para tenaga honorer di Indonesia dapat merasakan kesejahteraan yang layak karena telah berjasa bagi negara.

Berdasarkan UU ASN terbaru diketahui pemerintah telah menentukan batas waktu penuntasan persoalan tenaga honorer yaitu pada bulan Desember 2024.

Setelah tanggal tersebut status tenaga honorer di Indonesia sudah tidak diakui dan hanya ada jenis jabatan yang ada di lingkup instansi pemerintah yaitu PNS dan PPPK.

Dalam hal ini Menpan RB memastikan sejumlah 2,3 juta honorer yang telah terdata di database BKN akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai atau NIP yang menandakan telah resmi berstatus ASN PPPK.

Selain itu Menpan RB juga telah menekankan bahwa seleksi PPPK yang harus dilalui tenaga honorer hanyalah formalitas untuk keperluan pendataan ulang sedangkan semuanya dipastikan lulus.

Baca Juga: Jadi Saksi Bisu Kemenangan Timnas Indonesia U-23 Atas Australia, Simak 3 Fakta Menarik Stadion Abdullah Bin Khalifa

Adapun 6 kategori yang diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Tenaga honorer pendidikan

2. Tenaga honorer kesehatan

3. Tenaga honorer penyuluh

4. Tenaga honorer administrasi

5. Tenaga honorer kebersihan

6. Tenaga honorer keamanan

Menpan RB juga telah menyiapkan dua jabatan khusus yaitu PPPK penuh waktu dan paruh waktu.

Bagi tenaga honorer yang diterima pada instansi yang sudah memiliki anggaran dana yang cukup akan resmi berstatus PPPK penuh waktu.

Sedangkan bagi tenaga honorer yang diterima pada instansi yang masih terkendala anggaran dana akan berstatus PPPK paruh waktu.***