Sidoarjo (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Usman memastikan roda pemerintahan berjalan normal pasca penetapan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD oleh KPK

“Saya pastikan pemerintahan tetap jalan tidak akan berhenti setelah ditetapkannya bupati sebagai tersangka. Karena masih ada wakil bupati walaupun beliaunya saat ini menjalankan umroh di Tanah Suci Makkah dan Madinah,” ucapnya Kamis (18/4/2024).

Politisi PKB itu menjelaskan, tugas kepala daerah atau bupati dan wakil bupati sudah dibagikan kepada semuanya organisasi perangkat daerah (OPD).

“Semua tugas mulai pelayanan dan lainnya, semua sudah di jalankan masing-masing OPD. Dan semua OPD menjalankan tugas dan fungsinya secara normal atau seperti biasa,” tambahnya.

Disinggung soal pemanggilan bupati oleh KPK besok, H. Usman menyatakan itu kewenangan dari KPK dan berharap yang terbaik untuk Sidoarjo.

“Kami berharap bupati masih menjalankan tugasnya secara baik. Jika memang sampai ada penahanan, otomatis roda pemerintahan akan dijalankan oleh wakil bupatinya,” imbuhnya. [isa/beq]