LENGKONG, AYOBANDUNG.COM – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jakarta terbilang banyak karena padatnya lalu lintas di kota besar sehingga hal ini dapat memudahkan pejalan kaki berjalan dari satu sisi ke sisi lainnya.

Pembangunan JPO di Jakarta sendiri telah ada sejak lama yakni pada era Gubernur DKI Jakarta sebelum-sebelumnya dengan tujuan yang sama yakni menyejahterakan pejalan kaki.

Pada era Gubernur Anies Baswedan, terdapat beberapa JPO yang melakukan revitalisasi menggunakan dana denda KLB.

Baca Juga: Instagramable dan Ramah Disabilitas, JPO yang Habiskan Dana Rp 17,4 Miliar Ini Dilanjutkan Anies Baswedan dari Ahok

Tidak semua revitalisasi JPO di Jakarta pada era Anies Baswedan menggunakan dana KLB, terdapat beberapa sebagiannya menggunakan APBD.

Dana denda KLB sendiri merupakan dana yang dibayarkan oleh pihak swasta kepada Pemerintah Daerah ketika melakukan penambahan lantai, yang mana pada hal ini pihak swasta yang dimaksud ialah PT Permadani Khatulistiwa Nusantara.

Dana KLB sebesar Rp 56 miliar yang digelontorkan untuk revitalisasi JPO itu bukan untuk satu JPO, melainkan untuk beberapa JPO yakni di Bundaran Senayan, Polda Metro Jaya, dan Gelora Bung Karno (GBK).

Baca Juga: Ridwan Kamil dan Anies Baswedan Disebut Maju di Pilgub DKI Jakarta, Siapa yang Unggul?

Rincian dana tersebut ialah Rp 17,4 miliar untuk JPO Bundaran Senayan, Rp 18,5 miliar untuk JPO GBK, dan Rp 19,3 miliar untuk JPO Polda Metro Jaya.

Karena menggunakan dana KLB, segala proses persiapan dan pengerjaan diserahkan kepada pihak swasta, sedangkan dari pihak pemerintah sendiri hanya mengarahkan saja.

Revitalisasi setiap JPO diarahkan harus ramah terhadap disabilitas, lansia, ibu hamil serta anak-anak sehingga semua orang bisa merasakan manfaat dari keberadaan JPO ini.

Selain bermanfaat, ketiga JPO ini memiliki desain yang cantik serta menarik untuk berfoto yang aesthetic.***