LENGKONG, AYOBANDUNG.COM - Badan usaha khusus Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PIII), menyatakan kesiapannya untuk menjamin utang proyek di ibu kota Nusantara (IKN) yang digarap dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Melansir dari YouTube Tribun Kaltim Official pada Rabu, 17 April 2024, Direktur Utama PT PIII, Muhammad Wahid Sutopo, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema penjaminan terkait proyek infrastruktur di IKN, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan terkait penjaminan infrastruktur telah diatur dalam PMK Nomor 220 Tahun 2022 tentang dukungan pemerintah untuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta pembiayaan kreatif dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur di ibu kota Nusantara.

Baca Juga: Konflik Lahan Tanah di IKN Nusantara Jadi Masalah dan Rugikan Warga Adat, Masalah Administrasi Ini Disebut Ombudsman

"Untuk penjaminan sudah disiapkan skemanya. Ada PMK tersendiri," kata Sutopo dalam media briefing di Jakarta dikutip AyoBandung.

Lebih lanjut, Sutopo menyatakan bahwa meskipun belum ada penjaminan proyek infrastruktur IKN yang dilakukan, pembahasannya sudah dilakukan.

Pembahasan terkait skema tersebut akan berlangsung pada tahap berikutnya setelah infrastruktur dasar dilaksanakan.

Sutopo mengklaim bahwa saat ini sudah ada sejumlah investor yang menunjukkan minat untuk berinvestasi di ibu kota baru dengan menggunakan skema KPBU.

Baca Juga: Mal Pertama di IKN Habiskan Rp5 triliun, Apakah Pangkas Uang Negara Lagi?

"Mulai saat ini sudah dilakukan pembahasan persiapan-persiapan," tambah Sutopo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa sudah terdapat 21 investor yang siap untuk memulai pembangunan di IKN.

Pembangunan dari sektor swasta tersebut menyusul pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan yang tengah berlangsung.

Dikatakan hingga awal November tahun 2023, sudah ada 21 investor dari dalam dan luar negeri yang telah dan akan segera melakukan groundbreaking dengan total nilai investasi sebesar 2 miliar dolar AS.

Baca Juga: Proyek IKN Ditinggal Mudik Pekerja tapi Masih Berjalan, Apa Saja Fasilitas yang Sudah Beres?

Adapun perpindahan ibu kota ke Kalimantan juga memberikan kesempatan untuk meratakan pembangunan di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari visi Indonesia Maju, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses infrastruktur di seluruh wilayah, dan memindahkan ibu kota adalah langkah awal yang penting dalam mewujudkan tujuan ini.

Namun, transformasi ini juga menimbulkan sejumlah tantangan.

Baca Juga: Makin Nyata, Kepala Burung Garuda Segera Dipasang: Progres Pembangunan IKN Sudah 80%

Salah satunya adalah perlunya membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung kehidupan di ibu kota baru, mulai dari transportasi hingga perumahan.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari pembangunan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga kelestarian alam Kalimantan.

Dengan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif dari semua pihak, perpindahan ibu kota ke Kalimantan memiliki potensi untuk membawa perubahan positif yang besar bagi Indonesia.

Hal ini pun menjadi kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik, yang didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemakmuran bagi semua rakyat Indonesia. ***