Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Suryadi Jaya Purnama mengkritik kemacetan yang terjadi dalam kawasan dari Pelabuhan Merak - Bakauheni. Pihaknya menilah hal ini perlu menjadi evaluasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” ujarnya dilansir Rabu (17/4).

Baca Juga: ASDP: Balik Mudik Tak Perlu Khawatir Macet, Beli Tiket dari Sekarang!

ASDP menyebutkan total masyarakat yang belum memiliki tiket pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32%. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68%.

“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” pungkasnya.

Namun di lapangan masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, para pemudik ini berangkat menuju Merak. Akibatnya berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa.

“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievalusi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkasnya.

Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy dapat menjadi bahan evaluasi ini. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis, kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan; ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran; dan masih banyak lagi.

“Kita juga menyoroti kemacetan pada lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni akibat infrastruktur dermaga tidak mencukupi sehingga olah gerak kapal feri amat terbatas. Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah,” tegasnya.

“Saya juga mengapresiasi Kemenhub yang berencana menambah lebih dari 1.000 kapal untuk mengantisipasi kepadatan dermaga, tapi sebaiknya penambahan kapal itu juga disertai perbaikan manajemen atau pengelolaannya,” imbuh Suryadi.

Suryadi mengatakan, pengelolaan dermaga atau operator terminal penyeberangan yang ada di Merak-Bakauheni sekaligus juga pengelolaan kapal penyeberangan atau operator feri dilakukan oleh ASDP.

“Jika ASDP tidak dapat mengelolanya, maka dampaknya jadi sangat besar karena berada di tangan yang sama,” tegasnya.

Di satu sisi, lintasan penyeberangan dan kapal-kapal penyeberangan yang melayaninya berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Namun, di sisi lain, urusan kapal berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Baca Juga: Usai Silaturahmi dengan Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin Gelar Halalbihalal di Kediamannya

“Oleh karena itu, selain penambahan dermaga dan kapal, kita mendorong perbaikan manajemen lalu lintas penyeberangan di Merak-Bakaheuni dan juga pelabuhan lainnya yang dikelola ASDP seperti Ketapang dan Gilimanuk secara menyeluruh,” tuturnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.