LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Infrastruktur di masa jabatan Ahok dan Gubernur Sutiyoso, sempat ada yang mangkrak dan tidak terkelola.

Proyek jalan layang non tol di Pluit, Jakarta Utara, yang diinisiasi oleh Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok sejak tahun 2015, masih menjadi sorotan hingga kini.

Selain proyek Ahok, kondisi serupa juga terjadi pada proyek monorail di era Gubernur Sutiyoso pada tahun 2004, yang menyisakan tiang-tiang pancang di sepanjang jalan Gelora hingga Jalan Asia Afrika Jakarta.

Baik di masa jabatan Ahok maupun Sutiyoso, Pemprov DKI Jakarta saat itu berencana membangun infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat.

Seperti di era Sutiyoso infrastruktur monorel berkapasitas 10 rangkaian gerbong untuk mengatasi kemacetan Jakarta, namun hingga pergantian masa jabatan, proyek tersebut terbengkalai karena masalah pendanaan.

Ketidakberlangsungan proyek-proyek ini menjadi perhatian utama, menyisakan keraguan akan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di ibu kota.

Baca Juga: Cair Juni, Ternyata Segini Nominal Gaji ke-13 Pensiunan PNS Semua Golongan

Refleksi atas masalah ini disuarakan oleh Ketua Harian Pemuda Perindo, Michael Victor Sianipar, yang menegaskan pentingnya pengawasan dan perencanaan yang matang dalam membangun infrastruktur fisik.

Hal ini menjadi peringatan bagi pemimpin Jakarta selanjutnya agar tidak sembarangan dalam kebijakan pembangunan, serta memastikan adanya kelanjutan yang terjamin dalam setiap proyek yang digarap.

Kontroversi yang melingkupi proyek-proyek infrastruktur di Jakarta tidak hanya menyoroti masalah teknis, tetapi juga mengekspos ketidakpastian dalam pengelolaan dana publik.

Dengan tuntutan yang diajukan terhadap pelaksana proyek Monorel PT Jakarta Monorail sebesar 600 miliar karena kegagalan mendapatkan investor, hal ini menandai tantangan dalam mengamankan sumber pendanaan yang memadai untuk proyek-proyek infrastruktur yang ambisius.

Diskontinuitas dalam pembangunan infrastruktur kota Jakarta menimbulkan pertanyaan serius akan keseriusan pemerintah dalam menangani proyek-proyek penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Kegagalan dalam menyelesaikan proyek-proyek tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menunjukkan kurangnya koordinasi dan perencanaan jangka panjang yang diperlukan dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan.

Baca Juga: Daftar 8 Universitas Terbaik di Jawa Barat Versi Webometrics, ITB ke Berapa?

Ketika berbicara tentang penataan infrastruktur kota, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan memiliki landasan yang kuat secara teknis dan finansial.

Dengan mengambil pelajaran dari pengalaman yang pahit ini, diharapkan bahwa kedepannya, pembangunan infrastruktur di Jakarta akan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan memberikan manfaat yang nyata bagi penduduk kota.

Dalam era yang ditandai oleh perkembangan cepat dan tuntutan akan mobilitas yang tinggi, pembangunan infrastruktur yang efektif menjadi kunci bagi kelangsungan dan kemajuan sebuah kota.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga memastikan adanya pengawasan yang ketat dan perencanaan yang matang agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Dengan melihat tantangan yang dihadapi dalam proyek-proyek infrastruktur di Jakarta, keseriusan dan komitmen dalam membangun kota yang lebih baik menjadi semakin penting.***