LENGKONG, AYOBANDUNG.COM - Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti pemindahan Ibu Kota Baru dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.

Capres nomor urut 01 dari Koalisi Perubahan ini mengungkapkan pembangunan IKN Nusantara cenderung menciptakan ketimpangan baru dengan daerah yang ada di sekitarnya.

"Ketika membahas tujuan membangun kota baru dan Ibu Kota Baru dengan alasan pemerataan, penting untuk menyadari bahwa pendekatan ini mungkin tidak menghasilkan pemerataan yang diharapkan," kata Anies Baswedan disadur AyoBandung dari YouTube Kompas TV pada Minggu, 14 April 2024.

Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu! Segini Gaji dan Rekam Jejak Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono

Eks Gubernur DKI Jakarta dengan sederet prestasi itu mengatakan sebagai solusi dari pembangunan IKN Nusantara adalah menciptakan pemerataan kota atau daerah yang lebih efektif di Indonesia.

"Langkah yang lebih tepat adalah mengembangkan kota-kota yang sudah ada di seluruh wilayah, dari kota kecil hingga menengah, dan kemudian menjadi besar," ujarnya, menambahkan.

Menurut Anies Baswedan, hal itu lebih baik dan konsisten dengan tujuan memeratakan Indonesia secara keseluruhan.

"Daripada hanya memusatkan pembangunan di satu lokasi, seperti di tengah hutan," ucapnya.

Baca Juga: Sayap Garuda di IKN Makin Terlihat Jelas, Jadwal Pindah Pejabat dan ASN Makin Dekat

Anies Baswedan pun Ia pun meminta agar pemerintah perlu dipertimbangkan secara serius bahwa dampak dari pembangunan kota baru bisa menciptakan ketidakseimbangan yang baru dalam perekonomian dan distribusi sumber daya.

"Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan Indonesia yang setara dan merata, perlu dipertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dalam pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan kota," tandasnya.

Sebelumya, Kepala adat suku Dayak Paser, Yusni, menggarisbawahi adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh komunitasnya.

Baca Juga: IKN Siap Digunakan Upacara HUT RI ke 79, Jokowi Cek Progres Pembangunan Usai Lebaran 2024

Warga adat ini pun mencari keadilan agar pembangunan IKN Nusantara tidak membuat komunitasnya bisa diusir.

Menurutnya, kurangnya tawaran yang adil atau dialog yang bermakna menjadi penyebab utama.

Surat himbauan dari Badan Bank Tanah menjadi pukulan bagi masyarakat adat yang berjuang keras mempertahankan tanah warisan mereka, termasuk makam leluhur dan jejak sejarah nenek moyang.

Melansir dari YouTube Tempodotco, Yusni menekankan bahwa konflik ini mencerminkan ketimpangan dalam pembangunan di mana hak-hak masyarakat adat sering kali diabaikan meskipun ada ambisi besar untuk proyek infrastruktur.

Baca Juga: Ternyata Begini Progres Pembangunan Jalan Tol IKN Segmen 3B

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan terkait proyek pembangunan di IKN telah mencapai kurang lebih 74 persen.

Menurut eks Wali Kita Solot itu, nantinya Kantor Presiden baru akan menjadi simbol IKN utamanya adanya karakter Burung Garuda.

Dengan demikian, kata Jokowi, ditargetkan segera cepat rampung proses pembangunan IKN.

"Sehingga dapat digunakan dalam momentum Peringatan Kemerdekaan HUT RI," tandas Jokowi.

Baca Juga: Anggaran Rumah di IKN Tembus Rp 519 Miliar, Menteri Ini Sebut Tempatnya Kekecilan, Kok Bisa?

Adapun, Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadwalkan selesai pada tahun 2024 ini, dengan harapan akan meningkatkan pemerataan ekonomi dan sektor lainnya di Indonesia.

Namun, polemik terkait pro dan kontra terhadap proyek ini tetap menjadi perdebatan hangat.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah dugaan penggusuran rumah warga adat, yang menimbulkan penolakan keras dari masyarakat setempat di sekitar lokasi proyek. ***