JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyebut perubahan istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus mendapatkan persetujuan semua lembaga negara. Tindakan KKB bukan hanya kriminal dan teror, justru melakukan gerakan separatis terhadap NKRI.

Hasanuddin mengatakan perubahan istilah tersebut bukan hanya ditentukan oleh Panglima TNI tapi harus mendapat kesepakatan dari semua lembaga negara yang terlibat dalam penanganan konflik di Papua.

"Dulu di era pemerintahan Pak Harto (Presiden Soeharto) disebut OPM. Kemudian era reformasi, situasi berubah dirubah menjadi KKB lalu terakhir teroris. Semua perubahan ini diatur dengan keputusan pemerintah bukan hanya ditentukan oleh Panglima TNI sendiri," kata Hassanudin dalam keterangannya, Minggu (14/4/2024). 

"Kalau mau menyebut sebagai apa dan bagaimana cara menghadapinya sudah ada aturan sesuai perundang-undangan yang berlaku," imbuh dia.

Legislator PDIP itu berpandangan, penyebutan KKB menjadi OPM memiliki dampak politis bagi Indonesia serta konsekuensi cara menyelesaikannya. Tapi, dia mengingatkan, penyebutan istilah OPM memiliki dampak negatif lantaran kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri sehingga memerlukan penanganan lebih serius terutama oleh para diplomat RI.

"Perubahan penyebutan istilah KKB menjadi OPM menurut hemat saya memiliki dampak politis. Misalnya istilah OPM di luar negeri itu kurang menguntungkan karena dapat menimbulkan simpatik dari beberapa negara terhadap perjuangan minoritas yang sedang dilakukan oleh oknum bersenjata tersebut," katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan alasan TNI kembali menyebut kelompok separatis teroris (KST) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka. Sebab ada penyebutan yang datang dari milisi Papua menjadi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

"Jadi dari mereka sendiri menamakan mereka adalah TPNPB tentara pembebasan nasional Papua Barat, sama dengan OPM," ujar Agus saat jumpa pers di Wisma Ahmad Yani, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2024).

Agus menegaskan TNI memandang pemberontakan OPM sudah mengancam keselamatan jiwa masyarakat dengan menebar teror.

Editor : Faieq Hidayat

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel: