Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai langkah pemerintah untuk mengevaluasi kelanjutan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sesuai tepat dengan mempertimbangkan 2 hal penting yakni penerimaan APBN dan daya saing 7 industri terkait.

Sugeng memberikan contoh dampak HGBT ke industri pupuk yang bisa menyehatkan keuangan korporasi, hanya saja di sisi lain subsidi ini tidak tepat sasaran karena tidak meningkatkan volume aliran pupuk subsidi ke masyarakat. Oleh karena itu jika program HGBT berlanjut maka  Sugeng mendorong adanya perhitungan ulang terhadap prioritas penerima HGBT.

Sementara Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai harga gas subsidi USD 6 per MMBTU harus memperhatikan keekonomian produksi gas itu sendiri. Saat ini produksi gas bumi masih menghadapi persoalan infrastruktur dan biaya produksi yang cukup besar sehingga saat gas dijual murah ke industri tertentu maka harus ada subsidi dan penerimaan APBN yang dikorbankan.

Seperti apa solusi dari kebijakan program HGBT? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto serta Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro dalam Squawk Box,CNBCIndonesia (Selasa, 26/03/2024)