BSD dan PIK 2, kata Mulyanto tak layak ditetapkan sebagai PSN. Pasalnya, dua area tersebut dibangun pengusaha swasta dan diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah dan atas. PSN semestinya memprioritaskan kepentingan publik luas, terutama masyarakat kelas bawah. 

"Di mana letak strategisnya secara nasional sehingga (PIK 2 dan BSD) perlu dimasukkan sebagai proyek PSN?" imbuh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. 

Dengan ditetapkan sebagai PSN, menurut Mulyanto, PIK 2 dan BSD bakal lebih mudah dikebut. Karena di-endorse Jokowi, kedua proyek itu bakal mendapat banyak kemudahan, baik dalam bentuk perizinan, dokumen AMDAL, regulasi, fiskal, dan nonfislal.

"Terkait perizinanan lahan, bangunan dan jalan menjadi mendapat prioritas, termasuk juga peluang dana dari perbankan serta APBN untuk pembangunan infrastruktur. Kalau ini terjadi, maka  sebenarnya akan menjadikan APBN salah prioritas," jelas dia. 

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga sepakat pencantuman PIK 2 dan BSD sebagai PSN tidak tepat. Menurut dia, kedua lokasi tersebut sudah dapat dikembanglan secara mandiri oleh pihak swasta tanpa bantuan khusus dari pemerintah.

"Bahkan kedua lokasi ini menjadi contoh baik bagaimana pengembang swasta dapat membangun kawasan kota dengan baik tanpa bantuan dukungan pemerintah. Dengan menjadi PSN, keberhasilan tersebut menjadi berkurang," ucap Nirwono kepada Alinea.id, Kamis (4/4).

Ketimbang PIK dan BSD, menurut Nirwono, ada banyak proyek besar mangkrak yang seharusnya dibantu pemerintah dengan ditetapkan sebagai PSN. Ia mencontohkan proyek Meikarta di Bekasi yang hingga kini tak tuntas. 

"Pemerintah harus lebih selektif dan transparan dan berkeadilan dalam menetapkan kawasan sebagai PSN dengan pertimbangan matang dan memberikan kemanfaatan langsung ke masyarakat," kata Nirwono.