Arief Hidayat Hakim Mahkamah Konstitusi mengaku ingin mengetahui soal dugaan Cawe-cawe Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024, terutama terkait bantuan sosial (bansos).

Untuk itu, dia mempertanyakan penggantian Direktur Utama Bulog sebelum berlangsungnya Pilpres 2024.

Arief menanyakan hal itu dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presidendi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Pertanyaan Arief ditujukan pada empat menteri yang hadir setelah keempatnya menyampaikan paparannya dalam sidang.

Empat menteri tersebut masing-masing Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini Menteri Sosial.

“Pada saat-saat kritis saya baca, kepala Bulog diganti. Ada faktor apa yang melatarbelakangi? Jadi di situ Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi, kemudian ada pergantian kepala Bulog dan kaitanya dengan Kementerian Sosial itu apa yang ada di balik itu?” tanya Arief.

Kemudian, Arief juga menanyakan kepada Tri Rismaharini Mensos soal Jokowi Presiden yang bagi-bagi bansos di depan istana, juga saat kunjungan ke daerah-daerah sambi membagikan bansos.

“Kita pengen ngerti, karena ini termasuk disebut juga masalah yang cawe-cawe. Kemudian mengenai Ibu Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan Istana. Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon dua, presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan sakwa sangka dan saling curiga dan saling fitnah di antara kita anak bangsa. Itu menggunakan batas apa, di mana, dari mana?” kata Arief.

Dia juga menanyakan kepada Menko PMK adanya penugasan khusus dari Jokowi Yanga seolah-olah ada misi dan visi tertentu, terkait dugaan cawe-cawe Presiden dalam Pilpres 2024.

“Saya membaca keterangannya bapak Menko PMK, di sini ada kata-kata begini, pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Apa sih yang dimaksud penugasan presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca, sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk presiden itu akan menugaskan apa ya ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan presiden. Lha apakah di lain-lain tempat, apakah di bapak Menko ekonomi, bu Menteri Keuangan atau Menteri Sosial ada agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden? Ini kan seolah-olah ada frasa khusus presiden punya misi tertentu, visi tertentu untuk melaksanakan. Apa ini biasanya dilakukan?” tanya Arief lagi.

Sekadar diketahui, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju itu untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024.(faz/ipg)