FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ma'ruf Amin mengharapkan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden 2024 yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menghasilkan putusan yang terbaik bagi Indonesia dan kelanjutan pemerintahan ke depan.

"Harapannya tentu, keputusannya yang terbaik untuk bangsa ini, saya kira itu saja. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik untuk bangsa ini," ucap Wakil Presiden (Wapres) ini usai menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Kota Manado, Sulut, Kamis sebagaimana keterangan resmi Sekretariat Wapres yang diterima di Jakarta.

WMa'ruf Amin menyampaikan MK sebagai lembaga peradilan yang penting di negara ini mempunyai otoritas yang mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi pihak mana pun.

"Harapan saya, tentu kita tidak boleh mengintervensi ya, Mahkamah Konstitusi tentu punya kewenangan mutlak dan independen, tentu pemerintah tidak boleh ikut campur," kata Wapres, dikutip dari ANTARA.

Sedangkan, mengenai empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4), Wapres mengatakan kehadiran para menteri tersebut akan memberikan gambaran mengenai tugas pokok kementerian yang selama ini dijalankan.

"Saya kira seperti pernah saya katakan bahwa menteri-menteri yang diminta (hadir pada sidang) akan hadir Insya Allah memberikan penjelasan sesuai dengan tentu yang mereka kerjakan," katanya.

Menurut Wapres, para menteri tersebut diharapkan akan membawa sejumlah fakta yang dapat membantu para hakim dalam merumuskan putusan sidang sengketa.

"Itu (kesaksian para menteri) penting saya kira buat MK untuk memperoleh gambaran secara utuh supaya apa yang mereka perlukan, baik dari masalah bansos (bantuan sosial) atau masalah-masalah yang lainnya, saya kira itu menjadi lebih terang," ujar Wapres.

Mendampingi Wapres saat memberikan keterangan pers tersebut, yaitu Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (*)