Ketua DPP Relawan Arus Bawah Jokowi Supriyanto merespons PDIP yang mengajukan gugatan ke PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Supriyanto menganggap langkah hukum PDIP sekadar gimik politik.

"Gugatan PDIP kepada KPU melalui PTUN Jakarta untuk membatalkan penetapan hasil Pemilihan Presiden 2024 dan pencalonan Prabowo Gibran hanya sekedar gimik politik dan omon-omon," kata Supriyanto kepada wartawan, Kamis (5/4/2024).

Wakil Komandan Golf (Relawan) TKN Prabowo-Gibran itu mempersoalkan gugatan tim hukum PDIP itu. Menurutnya, seharusnya gugatan itu diajukan sebelum penetapan pencalonan.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami meragukan apakah benar TPDI ini mewakili PDIP karena ada Badan Advokasi Hukum DPP PDIP bukan TPDI. Jika benar, maka PDIP menjadi ahistoris karena jika tidak setuju dengan pencalonan Prabowo-Gibran sejak penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU harusnya ditolak," ujar dia.

Supriyanto mengungkit sudah ada gugatan ke PTUN dan PN mengenai pencalonan Gibran. Dia mengatakan semua gugatan itu ditolak.

"Pihak yang tidak puas dengan pencalonan Gibran juga pernah menggugat KPU ke PTUN PN dan bahkan MA tapi semuanya ditolak. Artinya semua pihak harus menghormatinya untuk kepastian hukum. Sudah jelas harusnya pencalonan Gibran sudah sah legal dan konstitusional," katanya.

Supriyanto menilai PDIP seharusnya memiliki data kuantitatif dan kualitatif atas aduan kecurangan pemilu. Dia mempertanyakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menurutnya malah mengutip ahli IT soal data perolehan suara Ganjar-Mahfud.

"Bicara kecurangan pemilu, PDIP mestinya punya data kuantitatif dan kualitatif karena memiliki kader struktural partai sampai tingkat anak ranting di dusun RT/RW dan saksi sampai TPS. Mereka jagoan semua, terlatih, terorganisir dan pengalaman dalam pemilu legislatif, presiden dan kepala daerah," katanya.

"Tapi anehnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto malah mengutip data dari ahli IT. Katanya Sirekap dikunci dengan jason script agar suara Ganjar-Mahfud hanya 16% padahal seharusnya 33%, Prabowo-Gibran tidak mencapai 50% dan pilpres dua putaran," katanya.

Lebih lanjut, Supriyanto mempersoalkan paparan pihak Ganjar-Mahfud di MK bahwa perolehan suara Prabowo-Gibran berjumlah nol. Menurutnya, pihak 03 tidak mengakui perolehan suara Ganjar-Mahfud.

"Dalam sidang MK tidak ada angka perolehan suara versi TPN Ganjar-Mahfud atau PDIP, hanya Prabowo-Gibran menjadi nol di semua TPS. Tapi mereka tidak berani menyebutkan berapa angka Ganjar-Mahfud padahal konon katanya Hasto harusnya 33%? Artinya data materiil tidak ada sama saja mengakui perolehan suaranya tidak berbeda dengan ketetapan KPU Nomor 360/2024 tentang hasil pemilu 2024," katanya.

Supriyanto lantas menilai gugatan terhadap Prabowo-Gibran ke MK dan PTUN sekadar gimik politik. Dia optimistis Prabowo-Gibran tetap menang di gugatan MK dan PTUN.

"Gugatan melalui MK dan PTUN hanya omon-omon saja hanya gimik segelintir elite partai yang takut kehilangan legitimasi di kongres PDIP jadi perlu narasi-narasi menyalahkan pihak lain. Kami optimis Prabowo-Gibran tetap menang di MK dan PTUN," katanya.