Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Irfan Ardhani, mengatakan kunjungan Prabowo ke China agak mengejutkan. Sebab, dari informasi yang disampaikan oleh Jubir Kementerian Luar Negeri China, Prabowo pergi ke Beijing untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping dalam kapasitasnya sebagai Presiden Terpilih.

Padahal, secara umum presiden terpilih baru akan melakukan kunjungan kenegaraan setelah dilantik.

"Hal ini mengindikasikan bahwa China memiliki intensi yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Prabowo sebagai presiden RI. Terlebih lagi, dalam kiprahnya sebagai Menteri pertahanan, Prabowo memiliki kecenderungan untuk memperkuat relasi Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) yang notabene adalah rival utama China," kata Irfan kepada Liputan6.com, Selasa (2/4/2024).

"Ucapan selamat yang disampaikan oleh Presiden Amerika Joe Biden atas kemenangan Prabowo bahkan mendapat sorotan khusus di Instagram Prabowo. Dengan melihat kenyataan bahwa China merupakan mitra dagang dan investasi utama Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, China ingin memastikan bahwa Prabowo tidak begitu saja mengabaikan relasi yang sudah terbangun dalam 10 tahun terakhir."

Destinasi pertama kunjungan kenegaraan lazimnya menandakan prioritas politik luar negeri seorang pemimpin.

"Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengatakan visi politik luar negerinya adalah good neighborhood policy. Politik luar negeri bertetangga baik. Dengan kata lain, Prabowo menginginkan hubungan yang harmonis dengan China sebagai major power di kawasan untuk mendukung program pembangunan yang menjadi concern dari pemerintahan Prabowo. Apalagi China adalah mitra dagang utama dan bisa dikatakan sebagai motor bagi program hilirisasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia," tutur Irfan.

"Namun, yang perlu diperhatikan adalah Prabowo pergi ke Beijing jauh sebelum pelantikan. Apalagi saat ini hasil pemilu yang menjadi tangga bagi Prabowo untuk memperoleh kekuasaan masih disengketakan di MK. Artinya, ada kalangan domestik yang mempersoalkan legitimasi Prabowo untuk memimpin. Kunjungan Prabowo ke China pada saat yang bersamaan bisa menjadi upaya Prabowo untuk memperoleh legitimasi khususnya dari mitra internasional Indonesia maka tidak mengherankan jika Prabowo melakukan kunjungan yang di luar tradisi diplomasi negara mana pun di dunia."

Bagaimanapun, Irfan mencatat poin penting dari pertemuan Prabowo dan Xi Jinping.

"Dalam pertemuan tersebut, Xi Jinping menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama strategis antara kedua negara. Lebih dari itu, Xi Jinping juga menyampaikan bahwa kedua belah pihak harus mempromosikan dunia yang setara dan multipolar dan juga globalisasi ekonomi yang inklusif. Pernyataan tersebut mengirim pesan yang jelas tidak hanya kepada Indonesia tapi juga dunia mengenai ambisi China untuk menjadi pemain utama dalam politik global," ujar Irfan.

Di samping itu, menurut Irfan, China ingin mengubah tatanan politik global yang selama ini dihegemoni oleh AS dengan sebuah tatanan yang lebih setara dan inklusif.

"Sebagai orang yang tumbuh dalam tradisi politik luar negeri bebas aktif, Prabowo tidak merespons ajakan Xi Jinping itu secara spesifik. Saya kira, ini yang perlu kita perhatikan dalam hubungan kedua negara ke depan bagaimana strategi Prabowo dalam merespons ambisi China tersebut," kata Irfan.

Sementara Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Yon Machmudi berharap pertemuan Prabowo dan Xi Jinping dapat menjadi angin segar dalam konflik Laut China Selatan khususnya.

"Harapannya dengan pertemuan ini isu Laut China Selatan, termasuk Natuna, agar bisa diselesaikan secara damai dan dalam frame kerja sama, tidak terprovokasi untuk mengambil cara-cara pendekatan militer. Saya kira ini penting bahwa pendekatan pada China, menjaga stabilitas keamanan di kawasan dengan memfokuskan pada aspek perdamaian," kata Yon kepada Liputan6.com, Selasa (2/4/2024).

Hal lainnya yang menjadi catatan Yon adalah Indonesia harus dapat mengendalikan dan memberikan keseimbangan dalam kondisi tarik-menarik kepentingan antara China dan AS.

"Jangan sampai kemudian Indonesia ditempatkan pada posisi yang condong kepada China karena bagaimanapun posisi Indonesia tetap bebas dan menjaga keseimbangan yang ada, menjaga perdamaian di kawasan," ujarnya.