Sebelum akhirnya diperiksa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sempat mendorong Kejagung menetapkan RBS ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, diduga menjadi aktor intelektual kasus korupsi timah dan penikmat uang haram terbanyak dari perkara tersebut.

Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, RBS merupakan orang yang menyuruh Harvey Moeis dan tersangka Helena Lim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR. "RBS adalah terduga official benefit (penikmat utama keuntungan dan pemilik sesungguhnya) dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal," katanya. 

Kendati tidak mengetahui apakah RBS yang Boyamin maksud sama dengan RBT yang disebut Kejagung, ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik lantaran lebih mengetahui identitas yang bersangkutan. Jika seruan ini tidak diindahkan kejaksaan, MAKI memastikan akan mengajukan praperadilan. 

"MAKI pasti akan gugat praperadilan lawan Jampidsus apabila somasi ini tidak mendapat respons yang memadai. Somasi ini dikirimkan guna menjadi dasar gugatan praperadilan apabila dalam jangka waktu sebulan belum ada tindakan penetapan tersangka atas RBS," tegasnya.

Diorama perkara

Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Hibnu Nugroho, menilai, pemeriksaan terhadap Robert menunjukkan diorama besar dalam kasus korupsi tambang timah. Pangkalnya, Robert merupakan pemain kawakan di bisnis tambang timah.

Ia pun meyakini ada oknum dari Kementerian ESDM yang terlibat dalam perkara ini. Kejagung hingga kini telah menetapkan 16 tersangka, di mana 3 orang di antaranya adalah bekas direksi PT Timah dan sisanya dari swasta.

"Ya, terlibat. Sebab, rekayasa tersebut harusnya oknum Timah mengetahui," ujarnya kepada Alinea.id.

Hibnu pun mendukung langkah Kejagung melanjutkan perkara tersebut, termasuk memeriksa Robert. "Ini megakorupsi, baik dilihat dari jumlah kerugian dan oknum yang terlibat," ucapnya.