Aliyudin Sofyan | Selasa, 02/04/2024 15:13 WIB

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainuddin. Foto: dpd

JAKARTA, Jurnas.com - Komite II DPD RI menilai kenaikan harga bahan pokok ini dapat memberikan dampak negatif jika tidak tertangani dengan baik, bahkan dapat meningkatkan angka kemiskinan menjelang hari raya Idul Fitri 1445 H/2025.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional hingga Direktur Utama Perum Bulog membahas ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan hari raya Idulfitri 1445H, di Gedung GBHN Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Rapat Kerja tersebut hadiri oleh Ketua Komite II DPD RI Yorris Raweyai, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh, dan Aji Mirni Mawarni.

Komite II DPD RI melihat sejumlah komoditas pangan strategis sudah mengalami kenaikan, bahkan sudah mulai dari beberapa waktu lalu.

Data panel harga Badan Pangan Nasional menunjukkan harga beras per 1 Maret 2024 melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kenaikan harga tersebut disebabkan penurunan produksi beras akibat perubahan iklim yang ekstrim, diperparah dengan kenaikan harga pupuk. Kemudian untuk sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng curah terpantau mengalami kenaikan yang signifikan dalam satu bulan terakhir.

Bustami menjelaskan, kenaikan harga ini perlu dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Dari sisi konsumen, kenaikan harga sejumlah komoditas menyebabkan kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan dari sisi produsen, kenaikan harga ayam tidak serta merta memberikan manfaat untuk peternak.

"Oleh sebab itu, kami Komite II DPD RI perlu melakukan pembahasan yang komprehensif untuk mengevaluasi perkembangan harga pangan dengan stakeholder terkait," lanjut Bustami.

Pada rapat kerja tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan beberapa masalah yang menyebabkan produksi pangan turun di antaranya akibat volume produksi pupuk yang berkurang drastis dari periode tahun sebelumnya, dan juga adanya iklim ekstrim.

Ia menjelaskan bahwa secara nasional, ketersediaan 12 pangan pokok periode Januari sampai Desember 2024 mencukupi, selain itu beberapa komoditas pangan yang berpotensi impor pada tahun 2024 adalah beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau dan gula pasir.

"Kami bergerak cepat melalui rapat terbatas, mencari solusi terbaik, di antaranya alokasi pupuk, optimalisasi lahan, dengan percepatan mekanisasi alat pertanian modern untuk mempercepat proses petanian, hal ini sudah dianggarkan," tutur Andi Amran.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menyampaikan proyeksi neraca pangan nasional periode Januari-April 2024 dalam kondisi aman. Aksi yang dilakukan Bapanas dengan penyaluran beras SPHP dan komersial, gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, penyaluran jagung SPHP, Bantuan Pangan  dan Koordinasi stabilisasi pangan selama HKBN bersamadengan K/L terkait.

"Dari data dan proyeksi kami berkaitan dengan cadangan pemerintah meskipun ada penurunan tapi masih dalam kondisi aman," ucap Sarwo Edhi.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Khrisnamukti menguraikan kondisi harga beras di pasaran umum sampai dengan Maret 2024. Saat ini Bulog mempunyai stok 1,1 juta ton tersebar di seluruh Indonesia dalam menjaga stabilitas harga beras dan akan diperkuat dengan pembelian beras dalam negeri.

Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh menyoroti banyaknya lahan pertanian yang sangat besar di luar Jawa, tetapi menjadi mangkrak karena tidak didukung oleh teknologi pertanian dan terutama saluran dan pengadaan irigasi dalam mendukung produksi pertanian.

“Harus dipikirkan dari hulu hingga ke hilir terkait produksi pertanian berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, jangan sampai terulang masalah itu-itu saja,” pungkas Abdullah Puteh.

KEYWORD :

Komite II DPD Kenaika harga Bulog Bapanas