Jember (beritajatim.com) – Hasil pemilihan umum rupanya mendongkrak kepercayaan diri legislator Partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur. Holil Asyari, salah satu legislator, mengeluarkan kritiknya kepada Bupati Hendy Siswanto.

“Saya memberanikan diri ngomong karena Golkar sudah dapat enam kursi. Kalau selama ini cuma dua kursi, saya tidak berani ngomong. Kalau sudah enam kursi, saya berani ngomong,” kata Holil, saat menginterupsi sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

Golkar memperoleh kenaikan kursi tiga lipat dalam Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu 2019. Holil adalah legislator Golkar paling senior di DPRD Jember, karena sudah menjabat sejak 2009.

Dalam pernyataannya, Holil Asyari mempertanyakan kesan wah yang dimunculkan Bupati Hendy terhadap 94 prestasi Pemkab Jember sepanjang 2023. Daftar prestasi itu disebutkan Hendy dalam nota pengantar LKPJ yang dibacakan di hadapan sidang paripurna parlemen.

“Kalau memang Jember betul-betul mendapatkan penghargaan yang hebat dari pusat, kenapa kok terjadi penurunan dana transfer dari pusat, sehingga APBD Jember dari tahun ke tahun menurun?” kata Holil

Penurunan dana transfer dari pusat ini, menurut Holil, perlu dikupas lebih jauh dibandingkan sederet penghargaan yang diperoleh Pemkab Jember. “Penghargaan itu sepertinya wah, tapi sebenarnya APBD Jember masih kurang dirasakan masyarakat. Maka perlu kita evaluasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo tak ketinggalan menginterupsi jalannya sidang untuk mengingatkan pelaksanaan rekomendasi LKPJ tahun-tahun sebelumnya dari DPRD Jember.

Edi mencontohkan penanganan pengangguran. “Saya sebagai warga Jember merasa malu, karena ini pernah dideklarasikan dalam pembahasan APBD 2023, bahwa untuk menekan pengangguran pasca pandemi Covid, ada program Jember Berteman. Ini mendapat apresiasi luar biasa. Tapi ternyata pada 2023 sama sekali tidak terlaksana,” katanya.

Edi juga menyentil integrasi penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data penerima bantuan dari Dinas Sosial. tahun lalu. “Ini seharusnya terintegrasi dengan Dinas Sosial. Tapi masih orang yang sudah meninggal tiga atau empat tahun lalu masuk dalam daftar penerima bantuan,” katanya.

Edi mengkritik tidak adanya ruang bagi fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar LKPJ Bupati. Menurut jadwal, setelah pembacaan nota pengantar, pembahasan LKPJ yang berujung rekomendasi DPRD Jember akan dilakukan dua panitia khusus yang masing-masing beranggotakan 12 orang.

Edi ingin DPRD Jember mengundang seluruh pemangku kepentingan lintas sektor untuk dimintai pendapat soal pelaksanaan pembangunan setahun kemarin. “Saya berharap dokumen LKPJ 2023 bisa diberikan kepada stakeholder yang diundang. Harapan kami pembahasan tahun ini lebih baik,” katanya. [wir]