PIKIRAN RAKYAT - Ada empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang ikut terseret sengketa Pemilu Pilpres 2024. Keempatnya diminta ikut hadir dan terlibat aktif dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Keempat menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu di antaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dari kesemuanya, ada dua orang yang diketahui aktif kampanye untuk paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu, Mendag Zulhas dan Menko Perekonomian Airlangga. Keduanya memang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran.

Namun, dua nama sisanya, berada di luar kubu 02. Tri Rismaharini tidak aktif kampanye untuk pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meski merupakan kader PDI Perjuangan. Di sisi lain, Sri Mulyani netral dan tidak pernah menunjukan keberpihakan terhadap paslon manapun.

Sebagai penggugat, Ketua tim hukum Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Ari Yusuf Amir mengungkapkan alasan mereka memanggil empat menteri untuk ikut dihadirkan saat sidang. Ia ingin keempat orang itu bersaksi di hadapan Hakim MK.

“Empat menteri ini mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan dalam permohonan kami,” kata Ari, usai persidangan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.

Ia melanjutkan, melalui Menteri Keuangan, pihaknya ingin menanyakan mengenai lonjakan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2024. Kemudian, kepada Menteri Sosial, tim AMIN hendak bertanya soal penyaluran dan perencanaan bansos jelang pemungutan suara Februari 2024 lalu.

“Bagaimana anggaran bansos bisa melonjak di 2024? Itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024,” kata dia.

“Apakah bansos itu sudah tepat guna? Kita semua setuju bahwa bansos itu penting, tapi kita tidak setuju bansos itu dipolitisasi,” ujarnya.

Baca Juga: 8 Korupsi Terbesar di Indonesia: Kasus Timah Harvey Moeis Ada di Posisi Pertama

Setali tiga uang, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis juga menghendaki agar Menteri Keuangan hadir jadi saksi. Pasalnya, kata dia, perlu didedahkan keterangan soal bantuan sosial yang disebutkan dalam dalil permohonan 03.

“Kami ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam kebijakan bansos yang menyangkut 486,5 triliun itu disalurkan,” kata Todung usai persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, dikutip Jumat, 29 Maret 2024.

Kemudian, ia juga mengatakan perlunya diuraikan sejauh mana dana dari pemblokiran anggaran sementara belanja Kementerian/Lembaga dengan nilai Rp50,14.

“Ini juga jumlah besar yang disalurkan dalam penyaluran bansos yang pernah kita alami,” kata dia.

“Jadi, mudah-mudahan MK akan mengabulkan itu,” pungkasnya.

Khusus untuk Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian, hal yang ingin dikorek Ari dan tim, kata dia, adalah dugaan politisasi dalam penggunaan fasilitas negara. ***