Hussein khawatir perwira aktif TNI dan Polri yang dibiarkan mendominasi jabatan sipil bisa berdampak buruk pada profesionalisme. Bahkan dapat memicu disorientasi karier karena perwira aktif yang seharusnya memegang peran utama menjaga pertahanan dan memelihara keamanan, tetapi malah lebih tergiur pada jabatan sipil.

“Kita bisa berkaca pada masa Orde Baru, senjata kita itu hampir tidak berkembang dan tidak maju secara pertahanan. Kalau mau dikatakan lumpuh. Bisa dilihat dari senjatanya yang sangat ketinggalan zaman, taktik dan strateginya,” ujar Hussein.

“Bayangkan sudah negara modern seperti ini kita masih bicara taktik gerilya. Kenapa? Karena ABRI pada saat itu tidak fokus pada pertahanan-keamanan. Tapi fokus pada sosial-politik.”

Hussein memandang, indikasi mengembalikan dwifungsi ABRI sudah terlihat sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi gencar menempatkan perwira aktif ke sejumlah kementerian dan lembaga pada periode kedua pemerintahannya. Bahkan, menjadikan perwira aktif sebagai penjabat sementara kepala daerah.

Menurutnya, masifnya keberadaan perwira TNI dan Polri yang menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga bisa sangat merugikan perjalanan karier pegawai ASN yang ditempa dengan sistem merit—kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi—untuk bisa duduk di jabatan strategis. Akan tetapi, walau layak secara kompetensi dan kualifikasi, mereka bisa kalah saing dengan perwira TNI dan Polri yang didukung kekuasaan untuk menduduki jabatan sipil.

“Ini bisa merusak tata kelola jenjang karier ASN,” kata Hussein.

Lebih jauh, ia menduga, PP Manajemen ASN sengaja dipersiapkan untuk pemerintahan baru, yang hampir pasti dipimpin Prabowo Subianto. Kemungkinan besar, kata dia, aturan ini menjadi legitimasi Prabowo untuk menarik perwira aktif TNI atau Polri yang memiliki kedekatan dengan dirinya untuk mengisi jabatan sipil, dengan tujuan memperkuat pemerintahannya.

“Memang Prabowo itu punya kecenderungan untuk menarik orang-orang militer atau Polri ke dalam jabatan-jabatan sipil. Polanya sudah jelas,” tutur Hussein.

“Jadi memang supremasi sipil akan melemah dan terus melemah.”

Sementara itu, dihubungi pada Kamis (14/3) Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai, rencana pemerintah yang ingin melegitimasi perwira TNI dan Polri merambah jabatan sipil sudah merupakan dugaan kuat ingin mengembalikan dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru.

Isnur berpendapat, Jokowi sengaja ingin meningkatkan peran militer untuk melemahkan supremasi sipil pada periode pemerintahan selanjutnya, yang kemungkinan kuat bakal dipimpin Prabowo Subanto-Gibran Rakabuming Raka.

“Sebenarnya (ini merupakan) titik nadir kemunduran semangat yang dibangun pada saat masa reformasi,” kata Isnur.

“Ini titik di mana Jokowi memang ingin membawa semangat militerisme itu kembali muncul, dan mengembalikan fungsi-fungsi TNI yang tidak sesuai dengan tempatnya.”