Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan berfokus pada dugaan suap dalam kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Penyidik mengembangkan perkaranya ke arah pencucian uang. “Betul (mengembangkan ke arah pencucian uang),” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Selasa, 26 Maret 2024. Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menyebut pengembangan kasus Abdul Gani penting untuk mengembalikan kerugian negara atas ulahnya. Teranyar, hotel milik gubernur nonaktif Malut itu sudah disita penyidik. “Kami upayakan pada peluang penerapan TPPU untuk memaksimalkan pemulihan dugaan hasil kejahatan korupsinya,” ucap Ali.   KPK tengah sibuk mendalami aliran dana dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara. Teranyar, hotel milik Abdul Gani dan sejumlah bidang tanah disita penyidik. KPK membuka peluang mendalami dugaan suap terkait izin tambang nikel di Maluku Utara. Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba terseret dalam kasus ini. “Dalam proses penyidikan tidak menutup kemungkinan itu juga ada dugaan penerimaan (suap) yang bersumber dari proses pemberian izin tambang nikel,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam telekonferensi yang dikutip pada Jumat, 26 Januari 2024. Alex menjelaskan Maluku Utara merupakan salah satu wilayah yang menjadi sumber nikel di Indonesia. Sehingga, kata dia, perlu dilakukan pemantauan proses perizinan di sektor tersebut.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan berfokus pada dugaan suap dalam kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Penyidik mengembangkan perkaranya ke arah pencucian uang.
 
“Betul (mengembangkan ke arah pencucian uang),” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Selasa, 26 Maret 2024.
 
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menyebut pengembangan kasus Abdul Gani penting untuk mengembalikan kerugian negara atas ulahnya. Teranyar, hotel milik gubernur nonaktif Malut itu sudah disita penyidik.
“Kami upayakan pada peluang penerapan TPPU untuk memaksimalkan pemulihan dugaan hasil kejahatan korupsinya,” ucap Ali.
 
KPK tengah sibuk mendalami aliran dana dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara. Teranyar, hotel milik Abdul Gani dan sejumlah bidang tanah disita penyidik.
 
KPK membuka peluang mendalami dugaan suap terkait izin tambang nikel di Maluku Utara. Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba terseret dalam kasus ini.
 
“Dalam proses penyidikan tidak menutup kemungkinan itu juga ada dugaan penerimaan (suap) yang bersumber dari proses pemberian izin tambang nikel,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam telekonferensi yang dikutip pada Jumat, 26 Januari 2024.
 
Alex menjelaskan Maluku Utara merupakan salah satu wilayah yang menjadi sumber nikel di Indonesia. Sehingga, kata dia, perlu dilakukan pemantauan proses perizinan di sektor tersebut.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(AZF)