PIKIRAN RAKYAT - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo ungkap apa yang akan dia lakukan usai permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) diputuskan pada 22 April 2024 mendatang.

Meski diakui Ganjar belakangan dirinya telah mendapat tawaran untuk mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, mantan Gubernur Jawa Tengah itu memilih untuk berada di luar pemerintahan ketimbang menerima jabatan dari rivalnya di Pilpres 2024.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan tujuannya memilih berada di luar pemerintahan untuk meminimalisir pemusatan kekuasaan sehingga mekanisme check and balance tetap terjaga.

"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi," ujar Ganjar, Selasa, 26 Maret 2024.

Selanjutnya, Ganjar menyebut akan menjalin komunikasi dengan para relawan di dalam dan di luar negeri untuk melakukan berbagai kegiatan di luar pemerintahan.

Dia bersama para relawan akan melakukan kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan.

“Saya bilang kepada relawan, ayo politik bisa agung kalau kita punya integritas yang tinggi, punya niat baik yang sama. Politik menjadi hancur kalau kita hanya bicara kekuasaan,” ujarnya.

Ganjar juga memilih memberi keleluasaan untuk Parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo-Gibran bergabung dengan pemerintah.

"Dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan," tutur dia.

“Takdir, Allah sudah tentukan. Maka ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk rakyat sehingga siapa pun yang ditetapkan oleh KPU dan itu menang, Oktober dia dilantik," ucap Ganjar.

Hadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Prabowo-Gibran gandeng 45 ahli untuk menjadi pihak terkait dalam menghadapi pertentangan yang diajukan oleh tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Mahkamah Konstitusi (MK).

Senin malam, 25 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WIB tim hukum Prabowo-Gibran mulai berdatangan ke Gedung MK termasuk di antaranya sejumlah nama yang tak asing di kancah hukum Indonesia seperti Hotman Paris, Otto Hasibuan, OC Kaligis, hingga Yusril Ihza Mahendra.

Dalam keterangannya, Otto Hasibuan menyebut pihaknya telah menerima surat permohonan dari Tim Pembela Prabowo-Gibran untuk 'memerangi' dua perkara yang diajukan Paslon urut 1 dan 3 di MK.

“Ada 45 orang dalam Tim Pembela Prabowo-Gibran pada malam hari ini, telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam dua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Otto Hasibuan, di Jakarta.

Dia juga optimisme permohonan PHPU Pilpres 2024 yang akan diajukan oleh tim AMIN dan Ganjar-Mahfud itu akan ditolak oleh lembaga terkait karena dinilai cacat formil.

“Salah kamar itu (permohonan pemohon). Itu tidak sah,” ucapnya.***