JAKARTA, iNews.id  - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku curiga dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tak lolos ke DPR. PPP diduga korban dari masifnya operasi politik sehingga tidak lolos ambang batas parlemen.

"Kami sangat khawatir terhadap PPP," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Hasto mengaku partainya bakal berkomitmen membantu PPP. Menurutnya, PDIP tidak menginginkan partai bersejarah hilang dari politik Indonesia.

"Sejak perhitungan suara yang pertama, kami mengajak PPP untuk bersama-sama di pusat data PDIP. Bahkan pada 2019, pemilu lalu, kami diperintahkan oleh Bu Mega yang memegang amanat Mbah Maimoen untuk membantu PPP, karena sejarahnya. PDIP tidak ingin sejarah partai Kakbah ini dihilangkan dari sejarah republik ini," kata Hasto.

Menurut Hasto, persoalan yang dihadapi PPP ialah berhadapan dengan berbagai macam operasi politik. Upaya operasi politik ini, juga dirasakan oleh partai Pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD yakni Partai Perindo dan Hanura.

"Kami memberikan solidaritas tertinggi. Karena kami tidak ingin menghilangkan partai Ka'bah. Tetapi mungkin Pak Joko Widodo nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy menghilangkan partai Kakbah dalam sejarah republik ini. Padahal Partai Kakbah memiliki peran yang sangat penting jauh sebelum kemerdekaan ini," ujar Hasto.

"Ini operasi politik yang luar biasa, yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika. Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasan. Dan ini adalah masa buram bagi arah masa depan Indonesia," kata Hasto.

Hasto menilai hal ini harus dilawan karena apabila tidak, maka tidak ada gunanya lagi pendidikan budi pekerti. Menurut Hasto, anak-anak juga harus memiliki pendidikan betapa pentingnya mengikuti proses.

"Semuanya akan bisa tergerak untuk meneladani hal-hal yang tidak baik yang justru dilakukan oleh ambisi kekuasaan dari seorang presiden, yang 23 tahun bersama dengan kami. Ini harus menjadi persoalan berharga bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," katanya.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel: