Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 10 lahan milik Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Salah satu lahan baru dibangun hotel. “Di salah satu lokasi tanah, terdapat bangunan hotel yang akan disiapkan untuk segera beroperasi,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu, 24 Maret 2024. Sebanyak 10 lahan itu ada di Kota Ternate, Kabupaten Tidore Kepulauan, dan Bacan Halmahera Selatan. KPK meyakini berkaitan dengan kasus penerimaan suap yang menjerat Abdul Gani. Penyitaan itu dilakukan atas kepentingan penyidikan. KPK berharap barang yang diambil bisa dipakai untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas ulah Abdul Gani. “Maksud penyitaan aset-aset tersebut bertujuan untuk optimalisasi asset recovery dari hasil kejahatan korupsi,” ujar Ali.   KPK membuka peluang mendalami dugaan suap terkait izin tambang nikel di Maluku Utara. Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba terseret dalam kasus ini. “Dalam proses penyidikan tidak menutup kemungkinan itu juga ada dugaan penerimaan (suap) yang bersumber dari proses pemberian izin tambang nikel,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam telekonferensi yang dikutip pada Jumat, 26 Januari 2024. Alex menjelaskan Maluku Utara merupakan salah satu wilayah yang menjadi sumber nikel di Indonesia. Karenanya, kata dia, pemantauan proses perizinan di sektor tersebut dinilai perlu dilakukan.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 10 lahan milik Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Salah satu lahan baru dibangun hotel.
 
“Di salah satu lokasi tanah, terdapat bangunan hotel yang akan disiapkan untuk segera beroperasi,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu, 24 Maret 2024.
 
Sebanyak 10 lahan itu ada di Kota Ternate, Kabupaten Tidore Kepulauan, dan Bacan Halmahera Selatan. KPK meyakini berkaitan dengan kasus penerimaan suap yang menjerat Abdul Gani.
Penyitaan itu dilakukan atas kepentingan penyidikan. KPK berharap barang yang diambil bisa dipakai untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas ulah Abdul Gani.
 
“Maksud penyitaan aset-aset tersebut bertujuan untuk optimalisasi asset recovery dari hasil kejahatan korupsi,” ujar Ali.
 
 
KPK membuka peluang mendalami dugaan suap terkait izin tambang nikel di Maluku Utara. Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba terseret dalam kasus ini.
 
“Dalam proses penyidikan tidak menutup kemungkinan itu juga ada dugaan penerimaan (suap) yang bersumber dari proses pemberian izin tambang nikel,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam telekonferensi yang dikutip pada Jumat, 26 Januari 2024.
 
Alex menjelaskan Maluku Utara merupakan salah satu wilayah yang menjadi sumber nikel di Indonesia. Karenanya, kata dia, pemantauan proses perizinan di sektor tersebut dinilai perlu dilakukan.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(END)