Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Istana Negara, Jumat (22/3/2024). Pelaporan pajak ini juga diikuti para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Pelaporan pajak ini dilakukan dilakukan secara online pada pukul 14.30 WIB, yang dipandu langsung Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo.

Terlihat Jokowi dan Ma'ruf Amin, Sri Mulyani, Pramono Anung hingga Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pelaporan pajak secara simbolis dengan menggunakan laptop. Sedangkan Menteri lain melakukan pelaporan dari kursinya masing-masing. Setelah itu Jokowi dan Ma'ruf Amin beserta para menteri berfoto sambil menunjukan bukti laporan.

-

-

Dalam kesempatan itu terpantau dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.

Juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan lainnya.

Selain itu juga dihadiri Jaksa Agung St Burhanudin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Kepada wartawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau masyarakat untuk melakukan melaporkan pajak SPT tahun 2023. Pelaporan pajak ini wajib bagi masyarakat yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak yaitu Rp 54 juta per tahun.

"Diimbau seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak yaitu di atas 54 juta per tahun mereka diharapkan mengisi untuk SPT tahun 2023," kata Sri Mulyani usai acara.

"Hari ini bapak presiden dan wakil presiden juga seluruh menteri telah melakukan kewajiban tersebut dan telah disampaikan dalam bentuk penyerahan secara elektronik," tambahnya.

Sri Mulyani mengatakan masyarakat masih ada 9 hari ke depan dan bisa dilakukan secara elektronik, sehingga tak perlu lagi ke kantor pajak.

-