Samrut Lellolsima | Rabu, 20/03/2024 20:41 WIB

Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Politikus PKB Syaiful Huda angkat bicara soal sikap Airlangga Hartarto yang meminta jatah menteri di kabinet pemerintahan Capres 02, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Bagi dia, sikap Ketum Partai Golkar itu dinilai berlebihan, mengingat hasil Pemilu 2024 belum diumumkan secara resmi oleh KPU.

"Bagusnya sih nunggu pengumuman KPU baru ngomongin (jatah menteri) yang gitu-gitu. Kita hormati, suara rakyat yang belum ditetapkan oleh KPU," kata Syaiful Huda kepada wartawan dikutip, Rabu (20/3).

Namun demikian, Ketua Komisi X DPR RI ini menilai hal yang lumrah mungkin sikap Airlangga Hartarto tersebut. Karena secara hitung- hitungan politik, Partai Golkar mempunyai banyak andil dalam memenangi Prabowo - Gibran.

"Lumrah mungkin caranya (Golkar) seperti itu minta jatah menteri," tuturnya.

"Tapi mungkin ada yang kira-kira perlu gak sih sudah waktunya dipublish gitu atau cukup omongan-omongan. Itu aja sih," tandasnya lagi.

Sebelumnya Airlangga meminta lima jatah kursi menteri di kabinet Prabowo. Hal itu karena Golkar menang di 15 provinsi dari 38 provinsi.

Airlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo-Gibran sangat maksimal. Sehingga ia berharap ada kadernya yang disiapkan menjadi menteri.

"Maka kami kontribusi 25 persen, nah kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis," kata Airlangga di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024.

Warta DPR PKB Syaiful Huda jatah menteri Golkar Airlangga Hartarto