Jakarta, CNBC Indonesia- Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan 82 kasus sebagai Tindak Operasi (TO) Pidana Pertanahan pada tahun 2024 dengan potensi kerugian senilai Rp 1,7 triliun.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (KHI) & Waketum Kadin-Apindo, Sanny Iskandar mengatakan persoalan tanah di Indonesia sudah lama dan banyak terjadi sehingga langkah penyelesaian pemerintah penting dilakukan demi memberikan kepastian hukum.

Sanny juga mendukung langkah Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono memberantas mafia tanah termasuk menindak keterlibatan oknum pejabat Kementerian ATR/BPN dalam kasus pertanahan RI.

Seperti apa pelaku usaha melihat langkah pembasmian mafia tanah RI? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (KHI) & Waketum Kadin-Apindo, Sanny Iskandar dalam Profit,CNBCIndonesia (Rabu, 20/03/2024)