Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam Pemilu tahun 1971 era Orde Baru dan Pemilu tahun 2009 era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden.

Hasto menduga kecurangan Pemilu 2024 terjadi dari hulu ke hilir. Mulai dari rekayasa di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pengerahan aparat negara untuk pemenangan salah satu calon.

Hal itu disampaikan Hasto saat diskusi publik bertajuk ‘Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik’ di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

“Kalau dulu (Pemilu 1971 dan 2009) menggunakan instrumen kekerasan yang dilakukan oleh ABRI dengan sumber daya, yang tidak terbatas. Saat ini pun juga sama dilakukan oleh instrumen negara yang seharusnya netral dengan sumber-sumber daya dari negara,” kata Hasto.

Turut menjadi narasumber dalam diskusi tersebut yakni, Prof. Romli Atmasasmita Guru Besar Hukum Pidana, Roy Suryo Pengamat Telematika, Hairul Anas Suaidi Sekjen IA ITB dan Pakar IT Pencipta Robot Pemantau Situng KPU Pemilu 2019, Dr. Leony Lidya Ahli Rekayasa Perangkat Lunak dan Manajemen Universitas Pasundan, Dr. Soegianto Soelistiono dan Benhard Mevis Anggiat keduanya Pakar IT.

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU RI hanya menjadi salah satu instrumen yang dipergunakan untuk membangun suatu persepsi baik itu melalui quick count.

Namun, pada kenyataannya, Sirekap bisa diintersep dan kemudian rekapitulasi secara berjenjang di KPU yang teryata tidak ada metadatanya.

“Bagaimana suatu peristiwa yang sangat penting sebagai cermin dari kedaulatan rakyat itu ternyata metadata tidak ada,” ungkapnya.

“Sehingga, berbagai upaya untuk menggunakan sirekap di dalam membenarkan terhadap apa yang menjadi konspirasi dan kejahatan pemilu yang dilakukan secara sengaja, demi memperpanjang kekuasaan, melalui abuse of power, dari Jokowi Presiden, itu betul-betul dilakukan,” sambung Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini pun mengaku begitu sedih kehadiran dari seluruh kejahatan demokrasi Orde Baru digunakan pada Pemilu 2024.

Hasto pun mengulas Buku Pemilu 1971 yang membuka mata telinga tentang kesadaran bersama bahwa kejahatan Pemilu, kejahatan demokrasi bukan lagi menyangkut persoalan kekuasaan, tetapi menyangkut persoalan masa depan.

“Bagaimana ketika suatu bangunan negara, supremasi hukum bahkan mereka yang menjadi aparat penegak hukum, itu nyata-nyata terlibat di dalam suatu proses dari hulu ke hilir,” kata Hasto.

“Berbagai pengakuan sudah menunjukan ketika rekayasa hukum di MK, itu atau suatu intervensi, ada intervensi yang melobi suatu lembaga yang seharusnya merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan presiden,” pungkasnya.(faz/ipg)