PIKIRAN RAKYAT - Indonesia berencana untuk mengimpor 22.500 ton beras dari Kamboja. Impor tersebut dilakukan, guna memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah atau Lebaran 2024.

Meski memutuskan untuk melakukan impor beras hingga 22.500 ton, Pemerintah mengaku akan tetap mengandalkan produksi dalam negeri.

“Kami mengutamakan produksi dalam negeri. Hanya untuk Bulog ketersediaan hari ini, memang pengadaan dari luar negeri. Dari Kamboja 22.500 (ton),” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin 18 Maret 2024.

Menurutnya, Bapanas sedang mempersiapkan panen raya padi pada Maret-April 2024 untuk menyokong ketersediaan stok beras. Dia pun mengaku optimistis dengan kondisi harga gabah yang sedang terkoreksi menjadi Rp6.700 per kilogram.

Hal itu akan berdampak pada penurunan harga beras, asalkan produksi sesuai dengan perencanaan. Pemerintah diyakini akan mampu mencukupi kebutuhan beras bagi masyarakat menjelang Lebaran 2024, termasuk dengan memberikan bantuan bagi para keluarga penerima manfaat (KPM).

“Masyarakat kita yang 22 juta KPM yang terbawah itu sudah diberikan beras bantuan pangan 10 kilogram gratis, tahun lalu (diberikan selama) tujuh bulan, sekarang enam bulan. Jadi masyarakat desil 1-2 itu sebanyak 98 persen sudah ter-cover,” tutur Arief Prasetyo Adi.

Melalui intervensi dengan memberikan beras sebanyak 10 kilogram kepada 22 juta KPM, pemerintah secara tidak langsung telah memenuhi kebutuhan 8 persen dari total penduduk Indonesia.

“Satu rumah tangga bisa 3-4 orang. Jadi maksud saya itu sudah (diantisipasi). Kemudian, Gerakan Pangan Murah, Pak (Menteri Dalam Negeri) Tito (Karnavian) dan semua pemerintah daerah melakukan ya,” ujar Arief Prasetyo Adi.

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa stok beras di Bulog akan terus dipantau agar tetap berada di angka 1,2 juta ton hingga Juni 2024.

“Hari ini sampai dengan Juni, kan masih tiga bulan lagi. Kami harus mengatur. Yang jelas stok Bulog harus dijaga 1,2 juta (ton),” ucap Arief Prasetyo Adi.

Arief Prasetyo Adi menyatakan, kebijakan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan stok beras di pasaran. Guna mengamankan stok beras, pemerintah mengutamakan dari produksi dalam negeri.

“Harga sekarang masih dalam posisi relaksasi, dari angka sebelumnya HET Rp13.900 (per kilogram) kemudian relaksasi sampai tanggal 23 (Maret) itu Rp14.900 (per kilogram) untuk memberikan ruang supaya beras ini ketersediaannya lebih baik,” tuturnya.

“Kita justru mempersiapkan panen Maret-April ini karena harga gabah saat ini sudah mulai terkoreksi angkanya, rata-rata nasional sudah sekitar Rp6.700 (per kilogram). Kalau angka harga gabah terkoreksi artinya otomatis harga beras terkoreksi dengan catatan produksi itu harus seperti perencanaan,” kata Arief Prasetyo Adi menambahkan.

Pemerintah melalui Bapanas memutuskan untuk menerapkan relaksasi HET beras premium yang diberlakukan sementara mulai 10 Maret hingga 23 Maret 2024. Relaksasi HET beras premium yang diberlakukan sementara ini menyasar pada delapan wilayah.

HET disesuaikan menjadi adanya selisih lebih Rp1.000 per kilogram dibandingkan HET sebelumnya. Relaksasi harga beras adalah kebijakan pemerintah untuk sementara menaikkan HET beras premium, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras premium di pasar tradisional dan ritel modern selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran.

Jokowi pun mengakui bahwa pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras, karena petani menuntut harga tinggi guna menambah keuntungan mereka, sementara konsumen membutuhkan harga yang terjangkau.

Penjelasan itu disampaikan ketika membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, pekan lalu.

“Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tetapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” ujar Jokowi.

Dia juga mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah. Dia mengatakan, adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.***