FAJAR.CO.ID, JENEWA--Pesta politik Indonesia menjadi perhatian PBB. Termasuk penanganan dugaan pelanggaran HAM yang tak kunjung tuntas.

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye menyita perhatian publik Indonesia setelah mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024.

Meski tidak terjawab, pertanyaan tersebut tetap menjadi catatan dalam forum Komite Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR) di Jenewa, Swiss.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya mengatakan, forum itu tidak hanya mempertanyakan netralitas Jokowi. Tetapi juga kondisi dan situasi HAM lainnya di Indonesia.

Salah satunya terkait keterbukaan penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Bukan hanya itu, para komite ICCPR juga mempertanyakan kekerasan di Papua, termasuk di dalamnya tragedi Wamena, Wasior, dan Paniai.

”Kritik dan pertanyaan dari para komite juga menggarisbawahi penghapusan hukuman mati dan perlindungan terhadap pembela HAM,” paparnya kepada Jawa Pos (grup FAJAR), Minggu (17/3/2024).

Terkait isu pemilu, Dimas menyebutkan, komite ICCPR mempertanyakan lolosnya Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai cawapres Prabowo Subianto oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Fenomena tersebut dianggap kian memperburuk kondisi dan situasi demokrasi di Indonesia.

”Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya berhasil dalam membuktikan kemajuan HAM dan demokrasi di Indonesia di muka internasional,” ungkap Dimas. (tyo/c9/bay/jpg/zuk)