Minggu, 17 Maret 2024 – 09:28 WIB

Progres Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/2/2024). Foto: ANTARA/Bayu Saputra

jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan tidak akan menggusur rumah warga yang berada di sekitar kawasan Kota Nusantara yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Semua sesuai perundang-undangan dan hak masyarakat dilindungi. Jadi, tidak ada warga yang rumahnya digusur di sekitar kawasan Kota Nusantara," kata Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin di Penajam, Sabtu (16/3).

Penegasan itu disampaikan Alimuddin berkaitan surat Otorita IKN yang sempat diberikan kepada sekitar 300 orang warga Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, Desa Bukit Raya, dan Desa Sukaraja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang masuk wilayah Kota Nusantara.

Surat yang dikeluarkan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Nomor 179/DPP/OIKN/III/2024 itu mengenai undangan atas arahan pelanggaran pembangunan yang tidak berizin dan atau tidak sesuai tata ruang Kota Nusantara
.
Isi surat itu menyebutkan berdasarkan hasil identifikasi tim gabungan penertiban bangunan tidak berizin, ratusan rumah masyarakat yang tidak sesuai rencana tata ruang yang diatur dalam rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah perencanaan ibu kota negara baru Indonesia sehingga dilakukan pembongkaran.

Alimuddin menyebut surat untuk warga di kawasan IKN itu sudah ditarik dan dianggap gugur.

Dia mengatakan bahwa saat ada lahan warga yang digunakan untuk pembangunan Kota Nusantara, maka akan dilakukan penggantian uang atau lahan, permukiman kembali (dipindahkan), kepemilikan saham, dan bentuk lainnya.

Camat Sepaku Gamaliel Abimanyu Arliandito membenarkan bahwa OIKN telah menarik dan menganggap gugur surat yang sempat disampaikan kepada ratusan warga menyangkut pembongkaran bangunan tidak berizin dan tidak sesuai ketentuan tata ruang.

"Pada saat pertemuan, semua warga yang menerima surat diundang dan OIKN melakukan penarikan surat itu," ujarnya.

Otorita IKN membatalkan pembongkaran rumah ratusan warga yang dianggap melanggar tata ruang kawasan IKN di Pemaluan, Kaltim.

-