FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR Bacre Waly Ndiaye menanyakan netralitas Presiden Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pertanyaan itu disampaikan pada Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, pada Selasa (12/3/2024).

Mantan Komisoner Komisi Nasional (Komnas) HAM, Natalius Pigai menuding apa yang dilakukan Bacre Waly Ndiaye adalah pertanyaan pesanan. 

“Saya tahu itu pertanyaan titipan dari Tim Sukses salah satu Capres melalui teman-teman saya,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Sabtu (16/3/2024).

Ia mengungkapkan hal tersebut lazim dilakukan. Natalius Pigai bahkan mengaku pernah melakukan hal serupa.

“Itu pertanyaan bayaran dengan sejumlah Dollar tapi tidak banyak. Dulu Kami Suka Cari negara-negara miskin dengan bayaran sejumlah uang agar kepentingan kita disuarakan,” ujarnya.

Karenanya, ia menilai apa yang dilakukan Bacre Waly Ndiaye biasa saja. Meski disampaikan dalam sidang PBB.

“Jadi tidak serius & biasa saja,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut hal tersebut biasanya dilakukan untuk menyuarakan isu tertentu.

“Yang saya katakan “kami” di sini bukan “saya pribadi” tapi kelakuan institusi seperti Komnas HAM, Kemenlu, NGO-NGO dll suka bayar atau sogok lewat negara-negara miskin agar kepentingannya  disuarakan dengan bayaran yang tidak mahal,” jelasnya.

“Emangnya kalau minta Presiden duduk disamping tuan rumah itu gratis?” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, intervensi Jokowi terhadap pelaksanaan Pilpres 2024 ternyata jadi bahasan di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Itu setelah anggota Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye, mempertanyakan dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024.

Ndiaye awalnya menyinggung putusan MK tentang perubahan syarat usia capres-cawapres yang memuluskan jalan Gibran maju ke Pilpres.

Terkait hal itu, banyak yang menilai demokrasi Indonesia saat ini jadi sorotan dunia dan cukup membuat miris.

"Bau amisnya sampai ke Mancanegara," tulis akun @blank0429 sembari membagikan video saat sidang PBB. Video dari Metro TV itu pun telah viral dan jadi pembicaraan hangat publik.

"Betul. Bos gw berkali kali ngomong, didaerah kamu pemilihan presiden nya anak nya sendiri ya
Njirrr malu gak tuh," balas warganet lainnya.

Dalam video yang kini tersebar luas itu, Ndiaye mempertanyakan apa ukuran yang bisa mencegah pemerintah sampai lembaga tertinggi seperti presiden ikut terlibat atau cawe-cawe dalam hasil pemilihan umum atau Pemilu 2024.

“Apakah dugaan intervensi dalam proses itu sudah diinvestigasi?” kata Ndiaye.

Pertanyaan itu disampaikan Ndiaye pada Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, pada Selasa, 12 Maret 2024, yang ditayangkan di UN TV Web. Perwakilan negara anggota CCPR termasuk dari Indonesia turut hadir.

Selain pemilu, dalam sidang yang berlangsung selama tiga jam itu, anggota Komite HAM PBB dari Senegal itu juga menanyakan beberapa isu HAM, seperti hak warga di Papua hingga undang-undang anti-terorisme.

Perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat, tidak menjawab pertanyaan mengenai pemilu.

Saat sesi menjawab, delegasi Indonesia menjawab pertanyaan-pertanyaan lain seperti dugaan pengerahan militer ke Papua, kebebasan beragama, kasus Panji Gumilang, hingga kasus Haris-Fathia. (Arya/Fajar)