PIKIRAN RAKYAT - Ridwan Kamil (RK) menegaskan betapa pentingnya IKN dijadikan kota yang layak huni dan manusiawi. Ia mengaku tak ingin menyaksikan IKN bernasib sama seperti beberapa ibu kota lain yang gagal terlepas dari dana fantastis yang sudah digelontorkan.

Sebagai Kurator Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Ridwan Kamil menjelaskan di antara ciri sebuah ibu kota dapat dikatakan layak huni. Dia menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional IKN di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024.

“Maka saya katakan IKN harus layak huni, cirinya ada orang berjalan kaki. Kalau di IKN tidak ada orang berjalan kaki, kita gagal menciptakan kota yang manusiawi, ke mana-mana harus naik kendaraan, naik mobil," kata RK, dikutip dari Antara, Jumat, 15 Maret 2024.

Pria yang akrab disapa Emil itu lantas mengambil contoh Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar sebagai ibu kota baru yang dinilai gagal. Emil menjelaskan, kota tersebut sepi dan fokus desain hanya untuk pusat pemerintahan.

Emil menekankan alasan kota Naypyidaw sepi adalah lantaran tidak didesain sebagai kota utuh. Kota tersebut tidak mempertimbangkan aspek kehidupan masyarakat yang beragam dan hanya dimaksudkan sebagai pusat pemerintahan

"Hanya memindahkan kantor, maka tidak ada namanya kota formal-informal, kaya-miskin bercampur. Kota (ibu kota baru) itu semua golongan harus hadir," katanya.

Selain itu, Emil juga mencontohkan ibu kota gagal salah satunya, ibu kota Brasil, Brasilia, yang dinilai terlalu luas sehingga kurang manusiawi dan sulit diakses oleh masyarakatnya.

Ada juga Canberra, Ibu Kota Australia. Emil mengatakan bahwa Canberra sebagai kota tampak sangat sepi dan gap keramaiannya begitu jauh dengan Sydney dan Melbourne.

Menurutnya, sebuah kota yang ideal harus ramai, baik pada siang maupun malam hari. Washington DC, Ibu Kota Amerika Serikat (AS, misalnya. Emil mengatakan kota itu bisa mencapai keberhasilan kini berkat perancangan kota dan perkembangannya selama 100 tahun.

Sebelumnya, di kesempatan serupa, Ridwan Kamil juga mengaku sempat mengingatkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kompleksitas ibu kota baru.

Baca Juga: KPK Periksa 15 Tersangka Pungli Rutan, Langsung Ditahan Hari Ini?

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY berkomitmen untuk ikut turun langsung menangani persoalan kisruh dugaan 'pengusiran' warga adat di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia memastikan pihaknya bakal mempelajari lebih lanjut mengenai masyarakat adat Pemaluan, Kalimantan Timur sebagai kelompok yang menolak untuk dipindahkan. Menurutnya, prinsip pemerintah ialah ingin menghadirkan solusi terbaik untuk semua pihak.

"Saya akan pelajari lebih lanjut. Saya akan berkoordinasi dengan otorita IKN. Tapi prinsipnya, Presiden Joko Widodo selalu menekankan bahwa pembangunan harus bisa dijalankan dengan baik," kata AHY, di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan pada Kamis, 14 Maret 2024.

AHY juga berjanji dia akan mencari tahu dan mempelajari lebih dalam terkait polemik ini. Kementerian ATR/BPN, kata AHY bakal melihat kembali aturan yang berlaku sehingga bisa menyasar polemik dengan jalan yang paling ideal.

AHY kemudian akan berupaya memahami sejarah, latar belakang dan faktor lainnya. "Misalnya skema relokasi, penganggantian rugi, dampak sosial kemasyarakatan dan lain-lain," ucap AHY.

Selain itu, AHY juga menekankan agar pembangunan IKN jangan sampai menimbulkan korban dari kalangan masyarakat.

"Memang yang paling ideal kita kembali kepada aturan dan undang-undang yang berlaku, tapi tidak selalu bisa seperti itu. Kita harus memahami sejarahnya, kemudian juga latar belakang dan berbagai faktor lainnya," ucap AHY. ****