Gery David Sitompul | Jum'at, 15/03/2024 19:56 WIB

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus 15 tersangka dalam melakukan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) Cabang KPK.

Para tersangka dimaksud ialah Kepala Rutan (Karutan) Cabang KPK Ahmad Fauzi. Kemudian, dua eks Plt Karutan KPK, yakni Deden Rochendi dan Ristanta.

Selain itu, KPK juga menetapkan tersangka kepada lima Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK. Mereka yakni, Hengki, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Agung Nugroho, dan Eri Angga Permana.

Sisanya adalah pegawai Rutan KPK, yakni Muhammad Ridwan, Suharlan, Ramadhan Ubaidillah A, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ricky Rachmawanto.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menjelaskan bahwa ada pertemuan di salah satu cafe di wilayah Tebet, Jakarta Selatan pada 2019. Pertemuan itu dihadiri Deden Rochendi, Hengki, Muhammad Ridwan, Ramadhan Ubaidillah A dan Ricky Rachmawanto.

Pertemuan itu dalam rangka menunjuk dan memerintahkan Muhammad Ridwan sebagai "Lurah" di Rutan Cabang KPK pada Pomdam Jaya Gunutr.

Memudian, Mahdi Aris sebagai "Lurah" di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, dan Suharlan sebagai "Lurah" di Rutan Cabang KPK pada gedung ACLC.

"Berlanjut hingga 2020, terjadi pergantian komposisi personel "Lurah" diantaranya WD (Wardoyo), MA (Muhammad Abduh), RR (Ricky Rachmawanto) dan RUA (Ramadhan Ubaidillah A)," kata Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat 15 Maret 2024.

Guntur menjelaskan, tugas "Lurah) yaitu mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari para para tahanan melalui koordinator tahanan (Korting) di tiga Rutan Cabang KPK.

Adapun kaitan sebutan "Korting" adalah perwakilan para tahanan yang ditugaskan sebagai pengumpul sejumlah uang dari para tahanan.

Guntur menjelaskan penunjukan Korting ini adalah inisiatif dari Hengki yang dilanjutkan lagi oleh Achmad Fauzi saat menjabat selaku Kepala Rutan Cabang KPK definitif ditahun 2022.

Di mana, modus yang dilakukan tersangka Hengki dkk yaitu memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphone dan powerbank, hingga informasi sidak.

"Sedangkan bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman diantaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak," kata Guntur.

Guntur menjelasjan besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari Rp300 ribu sampai dengan Rp20 juta. Uang itu kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung dan dikendalikan oleh Lurah dan Korting.

Mengenai pembagian besaran uang yang diterima Hengki dkk juga bervariasi sesuai dengan posisi dan tugasnya yang dibagikan perbulan mulai dari Rp500 ribu sampai dengan Rp10 juta.

Guntur merinci, Achmad Fauzi dan Ristanta masing-masing mendapatkan sejumlah sekitar Rp10 juta. Sementara, Hengki Eri Angga Permana, Deden Rochendi, Suharlan, Ari Rahman Hakim, dan Agung Nugroho masing-masing mendapatkan Rp3 juta sampai dengan Rp10 juta.

"Komandan regu dan anggota petugas rutan masing-masing mendapatkan sejumlah sekitar Rp500 ribu sampai dengan Rp1 juta," kata Guntur.

Hengki dkk dalam melancarkan aksinya menggunakan beberapa istilah atau password. Di antaranya banjir dimaknai info sidak, kandang burung dan pakan jagung dimaknai transaksi uang, dan botol dimaknai sebagai handphone dan uang tunai.

Dalam rentang waktu 2019-2023, besaran jumlah uang yang diterima para tersangka sejumlah sekitar Rp 6,3 miliar. KPK masih akan dilakukan penelusuran sertap endalaman kembali untuk aliran uang maupun penggunaannya.

Atas perbuatannya, mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK Pungutan Liar Pungli Rutan Korupsi