FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menyatakan bahwa setiap fraksi di DPR RI memiliki kemandirian dalam menentukan apakah akan mengajukan hak angket atau tidak.

Pernyataannya itu sebagai respons terhadap saran Waketum NasDem, Ahmad Ali, yang menyarankan partai pendukung angket untuk mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

"Semua fraksi itu berhak untuk mengatakan yes or no atas hak angket," kata Junimart ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3), dikutip dari JPNN.

Dia mengatakan Fraksi PDI Perjuangan di DPR berhak mengajukan angket, tanpa berpikir nasib menteri dari parpol berlambang Banteng di kabinet Jokowi-Maruf.

"Artinya, kami harus belajar cerdas. Politik itu politik cerdas, politik kecerdasan. Hak setiap parpol untuk mengajukan hak seperti angket," kata Junimart.

Sebelumnya, Waketum Partai NasDem Ahmad Ali meminta parpol pendukung hak angket DPR RI buat mundur dari kabinet Jokowi-Maruf.

Ali menganggap langkah itu perlu dilakukan sebagai pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, sekaligus menghindari prasangka.

“Kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi ya mundur dari kabinet,” ujar Ali kepada awak media, Selasa (12/3).

Menurutnya, parpol yang mendorong hak angket harus berani mengambil jarak dari Jokowi. Sebab, tujuan akhir angket bisa berujung pemakzulan presiden.

"Kalau ingin memakzulkan Jokowi berarti menang-menangan, kalah-kalahan, kalau demikian pertanyaan saya di mana komitmen PDI Perjuangan, komitmen NasDem, PPP, PKB yang katanya akan mengawal pemerintahan sampai selesai," kata Ali. (*)