FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengkritik adanya automatic adjustment di dalam Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

“Saya melihat automatic adjustment ini cukup tinggi. Saya juga tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Menteri Keuangan. Di sini tertera Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 160 miliar. Bayangkan itu apa yang dikurangi di situ. Jujur saya katakan, sebenarnya di dalam anggaran itu tidak ada automatic adjustment,” ucap Hamka dalam Rapat Kerja dengan Mendes PDTT, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Politisi Partai Golkar itu memperingatkan kepada Kemendes PDTT agar lebih baik dalam mengelola keuangan.

"Ini adalah pekerjaan rumah ke depan dan tahun ini adalah tahun yang barang kali agak sulit di dalam mengelola keuangan kita," ucap Hamka.

"Saya melihat Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 160 m ini luar biasa besarnya, apa yang dikurangi," sambungnya.

Legislator Dapil Sulsel I itu meminta untuk mengoptimalkan usulan-usulan yang sudah diajukan oleh anggota Komisi V DPR RI agar tidak terabaikan.

"Oleh karena itu catatan-catatan kami yang ada dan kami usulkan mohon disesuaikan apa yang sudah kita lakukan," kata Hamka.

“Tolong dipikirkan baik-baik seluruh usulan kawan-kawan termasuk saya apabila memungkinkan, tetapi kalau tidak memungkinkan mari kita bicarakan dengan baik secara teknis, agar kita bisa menjawab kepada kepala desa dan seluruh rakyat yang ada di desa bis akita jelaskan dengan baik,” tutupnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Automatic Adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran. Ini merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini, melalui prioritas belanja.

Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memblokir anggaran Kementerian/Lembaga hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment.

Kebijakan dilakukan untuk mengantisipasi krisis tak terduga di tahun ini.

"Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis. (Pram/fajar)