Partai Demokrat melaporkan dugaan penggelembungan suara partai tertentu ke Bawaslu DKI Jakarta. Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat DKI Jakarta, Yunus Adhi Prabowo, menyampaikan pada 13 Maret 2024 ada 2 laporan yang dibuat oleh Partai Demokrat DKI Jakarta.

Adapun laporan pertama dibuat oleh Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono. Formulir laporan teregister dengan Nomor 019/LP/PL/Prov/12.00/III/2024. Sedangkan laporan kedua dibuat oleh Sekretaris Bappilu Partai Demokrat DKI Jakarta dengan formulir laporan Nomor 021/LP/PL/Prov/12.00/III/2024.

"Dasar laporan kami adalah dugaan penyelenggara pemilu dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Yunus dalam keterangannya, Kamis (14/3/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikatakan kekeliruan terjadi dalam penginputan data D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI tanggal 4 Maret 2024 di Kecamatan Cilincing. Ia mengatakan rekapitulasi di tingkat PPK ada dugaan penggelembungan suara.

"Sehingga menyebabkan perolehan suara di tingkat provinsi diduga terjadi penggelembungan atau kenaikan jumlah suara pada partai tertentu di beberapa TPS di wilayah dalam Kecamatan Cilincing Jakarta Utara," sambungnya.

Yunus menyebut, dalam laporan Mujiyono, dugaan penggelembungan suara oleh penyelenggara pemilu terjadi di Dapil II untuk partai tertentu. Hal itu sudah dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta.

"Laporan atas dugaan penggelembungan suara di Dapil II Jakarta Utara itu dilengkapi dengan bukti-bukti salah satunya laporan ke Panwaslu Cilincing, tiga lembar catatan kejadian khusus dan data data TPS yang diduga terindikasi dugaan penggelembungan suara oleh partai tertentu," pungkasnya.