Harianjogja.com, JAKARTA–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendapat kritik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan terkait dengan kecilnya rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia mengatakan Luhut protes dengan ukuran rumah menteri di IKN yang mengusung konsep open space dengan luas bangunan 580 meter persegi dengan lahan seluas 1.000 meter persegi itu tidak sebesar perumahan dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan. “[Rumah menteri di IKN] lebih Kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan pak Luhut bilang, loh ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan. Namun, dengan konsep compact city disesuaikan dengan desain pemenang sayembara,” kata Basuki kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/3/2024).

Di sisi lain, Basuki mengatakan dirinya mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara pada Juli 2024. Mengingat pembangunan rumah menteri di sana telah rampung. Meski begitu, dia memastikan terkait dengan fasilitas maupun perumahan menteri di IKN tidak semewah apabila dibandingkan dengan rumah menteri di Widya Chandra. “Enggak [mewah]. [Fasilitasnya] Ya biasa kamar tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat dan sama semua itu tipe bangunannya. Dan itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Jadi, engga lebih mewah, yang di [Widya Chandra] sini lebih mewah,” katanya.

Baca Juga

Progres Pembangunan Ibu Kota Negara di IKN Capai 55 Persen

Total Nilai Investasi Masuk IKN Disebut Capai Rp47,5 Triliun

IKN Ditargetkan Meraup Investasi hingga Rp100 Triliun

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengebut pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di IKN agar rampung pada Juli 2024. Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan hingga periode 8 Februari 2024, progres pembangunan RTJM hampir rampung dan telah mencapai 78%. "Kalau pembangunan rumah tapak jabatan menteri tuh [progresnya] sudah 78%," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (16/2/2024).

Adapun saat ini diperkirakan progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri telah bertambah pada kisaran 80%. Pasalnya, Danis menyebut rata-rata progres proyek di IKN dalam 1 minggu meningkat 2 hingga 3%. Seiring dengan hal itu, Danis optimis konstruksi rumah tapak jabatan menteri dapat mulai dilakukan commisioning pada Juni 2024 dan mulai siap ditinggali oleh para Menteri yang hendak pindah ke IKN pada Juli 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com