FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat Media Sosial (Medsos) Lukman Simanjuntak ikut memberikan komentarnya terhadap ratusan warga di Desa Pemaluan yang merasa kaget diminta otorita IKN untuk merobohkan rumah mereka.

Menurut Lukman, itu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal.

Sebagai bagian dari warga masyarakat yang peduli, Lukman menyoroti ketidakadilan yang terjadi.

"Warga Singapura diajak tinggal di IKN, eh warga sendiri malah diusir," kata Lukman dalam keterangannya di aplikasi X @hipohan (13/3/2024).

Sorotan dari Lukman ini memicu kecaman dari berbagai kalangan, dengan pertanyaan yang menggema tentang adil atau tidaknya perlakuan terhadap warga lokal dan asing di IKN.

Seperti diketahui, sebelumnya Muhammad Said Didu juga blak-blakan mengomentari terkait Izin Hak Guna Bangunan (HGB) 190 tahun untuk investor asing di Kawasan Ekonomi Khusus (IKN).

Juru Bicara (Jubir) AMIN itu memberikan reaksi menohok yang menyoroti aspek nasionalisme Presiden Jokowi.

Menurut Said Didu, kebijakan mengusir warga lokal dari IKN dengan alasan tidak memiliki hak, namun pada saat yang sama memberikan HGB 190 tahun kepada investor asing, merupakan suatu ironi yang menimbulkan pertanyaan.

"Semoga bapak (Presiden) masih punya sedikit nasionalisme," kata Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu kemarin.

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang mengundang asing untuk tinggal di IKN dengan memberikan fasilitas seperti HGB 190 tahun seharusnya juga berlaku untuk warga lokal.

"Kebijakan pemerintah mengusir warga dari IKN dengan alasan gak punya hak tapi saat yang sama bapak mengundang asing tinggal di IKN dengan memberikan HGB 190 tahun serta berbagai fasilitas," sebutnya.

Said Didu menyinggung ketidakadilan yang terjadi, di mana pemerintah memberikan fasilitas istimewa kepada investor asing namun sebaliknya mengusir warga lokal.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prinsip keadilan dan nasionalisme dalam kebijakan pemerintah terkait IKN.

"Kenapa fasilitas tersebut tidak berlaku untuk warga lokal?," tandasnya.

Pernyataan tajam Said Didu mencerminkan keprihatinan terhadap nasib warga lokal yang dirugikan oleh kebijakan yang terkesan tidak adil tersebut.

Ia mengajak untuk lebih memperhatikan nasib dan hak-hak masyarakat lokal dalam setiap kebijakan pembangunan, demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan di dalam negeri

(Muhsin/fajar)