FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Kata-kata perusahaan terafiliasi yang terus didengungkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam seruan boikotnya terhadap produk-produk Israel hingga memasuki bulan Ramadhan ini membuat bingung masyarakat. Apalagi MUI menyerahkan sepenuhnya nama dari produk-produk itu ke masing-masing masyarakat.

“Semua pengusaha sama dengan MUI. Kita juga mengutuk kejahatan terhadap kemanusian atau genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Posisi kita sudah jelas,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Hariyadi Sukamdani dalam sebuah acara baru-baru ini.

Dia mengatakan sikap MUI yang menyerahkan daftar dari produk-produk terafiliasi Israel kepada masing-masing individu masyarakat untuk memprosesnya itu justru banyak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan pesaingnya.

“Nah, yang terjadi di lapangan justru ada pihak- pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini dengan mengeluarkan suatu list. Inilah  kemudian yang menjadi masalah besar di kalangan pengusaha dan tenaga kerja juga,” tukasnya.

Disebutkan, di sektor  hotel dan restoran di mana dia menjadi Ketua Umumnya, keluarnya daftar-daftar produk boikot itu sudah menyebabkan penurunan pendapatan hingga 25 – 70 persen tergantung lokasinya.

“Ini kemudian menjadi masalah serius di mana per Desember kemarin sudah kita record, ada seribu orang yang terpaksa di PHK karena memang turunnya sangat luar biasa,” tuturnya.

Dia menegaskan semua perusahaan multi nasional yang ada di Indonesia yang sudah dikonfirmasi menyatakan tidak ikut dalam permasalahan geopolitik yang terjadi di Gaza.

Apalagi, kata Haryadi, mereka hanya pemegang lisensi  di Indonesia atau franchise yang sudah berinvestasi banyak di Indonesia. “Jadi, kalau sampai head office-nya macam-macam, mereka pasti akan komplain berat,” ucapnya.

“Jadi, yang kita ingin luruskan bahwa jangan sampai nanti gerakan kita mengkategorikan terafiliasi  (bila tidak) dengan tidak berhati- hati, ini bisa merugikan kita sendiri,” tambahnya.

Dia juga melihat isu-isu boikot ini sudah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk persaingan dagang.

“Kami juga monitor kenapa kok ini konsisten terus boikot-boikot ini. Perlu kita antisipasi bahwa ada juga pemain lokal yang memanfaatkan untuk menghajar saingannya. Ini kita cek buzzer-buzzernya. Jadi, ada yang memanfaatkan dalam hal persaingan dan ini perlu kita lihat juga secara bijak,” ungkapnya.

Menurut Haryadi, perusahaan multi nasional itu mempunyai standing point yang sama, yaitu mereka menentang terhadap pelanggaran HAM.

“Sehingga, bantuan-bantuan kemanusiaan itu pasti mereka lakukan, nggak hanya di dalam negeri saja, mereka sangat aktif begitu juga kondisi-kondisi kemanusiaan lainnya,” tukasnya.

Dia juga menyayangkan situasi yang sudah mulai membaik saat ini, tidak lagi diganggu lagi dengan ada yang memlintir-mlintir isu boikot ini.

“Kita harus luruskan dan juga sudah meminta teman-teman untuk juga  melakukan edukasi. Mudah-mudahan dalam situasi yang seperti ini masyarakat juga sudah bisa lebih memilah- memilah informasi yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, yang namanya korporasi itu mereka tidak ada sama sekali kepentingan dengan preferensi politiknya.

“Apalagi perusahaan yang terkait dengan multinasional, itu selalu mereka akan menjaga nilai-nilai yang transparan, nilai-nilai yang tidak melanggar daripada HAM,” katanya.

Di acara yang sama Wakil Sekjen MUI, M. Ziyad menyampaikan bahwa MUI tidak pernah membuat daftar dari produk-produk yang disebutkan sebagai afiliasi Israel.

Sebelumnya, Ekonom Mumtaz Foundation dan dosen senior  bidang sejarah ekonomi di Institut Agama Islam Tazkia, Dr.Nurizal Ismail juga menyatakan hal senada. Menyikapi konflik yang terjadi di jalur Gaza, dia menyuarakan agar masyarakat Indonesia lebih bijaksana dengan tidak melakukan hal-hal yang justru merugikan bangsa sendiri seperti halnya aksi boikot terhadap produk-produk tertentu.

Dia pun mengingatkan agar masyarakat sebaiknya berhati-hati juga terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkan konflik Gaza ini untuk tujuan persaingan usaha semata.

“Jadi, kita perlu pintar-pintar untuk membaca kembali. Tidak hanya secara emosional kita muncul langsung boikot. Kita harus membaca kembali, merinci kembali secara jelas, sehingga  tidak merugikan orang banyak,”  tambahnya.